JUSTINA.png

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Kepala Daerah Minta Regulasi Tembakau yang Adil bagi Petani, Nilai FCTC Tak Sesuai Kondisi Indonesia

Wacana pengadopsian Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional menuai penolakan dari berbagai kepala daerah.

halojatim

Freepik

Bupati Bondowoso dan AMLI Desak Deregulasi, Nilai PP 28/2024 Merugikan Daerah dan Industri Kreatif

Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 diberlakukan setahun lalu, berbagai kekhawatiran terus bermunculan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor tembakau, tetapi juga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), industri kreatif, hingga kelangsungan usaha kecil. 

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

Rokok

Penyerapan Tembakau Probolinggo Terancam PP 28/2024, Pendapatan Daerah Senilai Rp21,7 Miliar Berpotensi Berkurang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. 

IMG_30042020_050106__822_x_430_piksel_.jpg

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Tolak Intervensi Asing dalam PP 28/2024

Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya sebagai bentuk adopsi diam-diam terhadap agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Asosiasi tembakau minta DPR tinjau ulang RUU Kesehatan 

rokok-aaaaaaaaaaaaa.jpg

Permintaan Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Mencuat, Jawa Timur Soroti Dampaknya terhadap Industri dan Pendapatan Negara

Permintaan pembatalan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, semakin banyak digaungkan. 

Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Gubernur Jatim Soroti Pasal Tembakau di PP 28/2024 yang Dinilai Berpotensi Ganggu Ekonomi Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti potensi dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama pasal-pasal terkait tembakau yang dinilai dapat mengganggu perekonomian daerah.

Gelombang Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Menggema di Jawa Timur

Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat. 

Dinilai Tekan Pendapatan Sektor Periklanan dan Pedagang Tradisional, Dua Asosiasi Ini Kompak Minta Pembatalan Pasal Tembakau di PP 28/2024

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai kontroversi sehingga muncul desakan deregulasi dari berbagai pihak.

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

Pemprov dan Petani Tembakau Jawa Timur Desak Deregulasi PP 28/2024 Demi Keseimbangan Ekonomi

Polemik seputar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terus menjadi perhatian sebagai aturan yang berpotensi mempengaruhi jutaan orang yang terlibat dalam industri hasil tembakau, terutama di Jawa Timur. P