Di Tengah Tekanan Regulasi, IHT Berdampak Positif bagi Kesejahteraan Warga

Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya, perwakilan industri hasil tembakau, dan para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Surabaya berfoto bersama usai kegiatan penyaluran bantuan Tahun Anggaran 2026.

Industri hasil tembakau (IHT) dinilai dapat memberikan efek positif untuk perekonomian masyarakat Kota Surabaya

halojatim.com

Hari Buruh, Anggota FSP-RTMM Minta Pemerintah Lindungi Sektor Tembakau dari Aturan Restriktif  

Ribuan Buruh Minta Pemerintah Lindungi Sektor Tembakau dari Aturan Restriktif

Hari Buruh, Ribuan Anggota Serikat Pekerja Rokok Jatim Minta Pemerintah Lindungi Sektor Tembakau dari Tekanan Aturan Restriktif

Ribuan Buruh Anggota Serikat Pekerja Rokok Jatim Minta Pemerintah Lindungi Sektor Tembakau dari Aturan Restriktif

Peringatan May Day, Ribuan Buruh Minta Pemerintah Lindungi Sektor Tembakau dari Tekanan Aturan Restriktif

Di peringatan Hari Buruh, ribuan buruh anggota Serikat Pekerja Rokok Jatim minta pemerintah lindungi sektor tembakau dari tekanan aturan restriktif.

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Kepala Daerah Minta Regulasi Tembakau yang Adil bagi Petani, Nilai FCTC Tak Sesuai Kondisi Indonesia

Wacana pengadopsian Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional menuai penolakan dari berbagai kepala daerah.

Freepik

Bupati Bondowoso dan AMLI Desak Deregulasi, Nilai PP 28/2024 Merugikan Daerah dan Industri Kreatif

Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 diberlakukan setahun lalu, berbagai kekhawatiran terus bermunculan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor tembakau, tetapi juga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), industri kreatif, hingga kelangsungan usaha kecil. 

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

Rokok

Penyerapan Tembakau Probolinggo Terancam PP 28/2024, Pendapatan Daerah Senilai Rp21,7 Miliar Berpotensi Berkurang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. 

IMG_30042020_050106__822_x_430_piksel_.jpg

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Tolak Intervensi Asing dalam PP 28/2024

Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya sebagai bentuk adopsi diam-diam terhadap agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Asosiasi tembakau minta DPR tinjau ulang RUU Kesehatan 

rokok-aaaaaaaaaaaaa.jpg

Permintaan Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Mencuat, Jawa Timur Soroti Dampaknya terhadap Industri dan Pendapatan Negara

Permintaan pembatalan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, semakin banyak digaungkan. 

Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Gubernur Jatim Soroti Pasal Tembakau di PP 28/2024 yang Dinilai Berpotensi Ganggu Ekonomi Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti potensi dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama pasal-pasal terkait tembakau yang dinilai dapat mengganggu perekonomian daerah.

Gelombang Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Menggema di Jawa Timur

Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat. 