Pasal tembakau RPP Kesehatan mematikan pedagang klontong. 

IMG-20231207-WA0037.jpg

Menjamurnya toko kelontong tradisional yang juga dikenal sebagai ‘Warung Madura’ merupakan salah satu upaya dari bangkitnya situasi ekonomi setelah pandemi dan pada akhirnya menjadi bagian dari pertahanan ekonomi rakyat. 

Rugikan Pendapatan Wong Cilik, Pedagang Warung Madura Tolak Pasal Tembakau RPP Kesehatan 

halojatim

<p>Seorang karyawan tengah menata rokok dari berbagai jenis dan merk di sebuah etalase waralaba kawasan Cengkareng Jakarta Barat, Rabu 17 Maret 2021. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia</p>


ilustrasi-penjualan-rokok-4

Salah satu pasal tembakau di RPP Kesehatan yang paling dikhawatirkan oleh para pemilik Warung Madura adalah tentang larangan menjual rokok secera eceran. 

Ini Alasan Pedagang Warung Madura Teriak Tolak Pasal Tembakau RRP Kesehatan

Miliki Omzet Rp8 Juta Sehari, Pedagang Warung Madura Tolak Pasal RRP Kesehatan, Terancam Tak Bisa Jual Rokok Eceran

Ilustrasi - tembakau

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung tidak adanya pelibatan para pelaku industri tembakau dan pihak terdampak lainnya pada proses penyusunan pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

YLKI : Industri Tembakau Tidak Dilibatkan dalam Perumusan RPP Kesehatan

Pembicara dalam Sarasehan Nasional Ekosistem Pertembakauan dengan tema "Menolak Zat Adiktif Produk Tembakau Diatur RPP Kesehatan" di Surabaya, Jumat (29/9/2023).

Sarasehan RPP Kesehatan.jpg

Industri Hasil Tembakau (IHT) telah berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan target sebesar Rp, 232,5 triliun pada 2023. 

Target IHT 232,5 Triliun di 2023 ke APBN 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Kesehatan yang saat ini tengah dibahas oleh Kementerian Kesehatan dianggap sangat berbahaya karena Over Authority atau di luar kewenangan yang dimiliki. 

Atur IHT, RPP Turunan UU Kesehatan Dinilai Over Authority 

Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dibuat resak dengan RPP Kesehatan.

images (4).jpeg

Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengeluarkan aturan pelaksana mengenai zat adiktif yang memuat soal produk tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Undang-Undang (UU) Kesehatan. 

GAPRINDO dan GAPPRI Mendesak Pemerintah Keluarkan Aturan Produk Tembakau dari RPP UU Kesehatan 

Ketum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto (tengah) bersama Ketua Gapero Jatim, Sulami. 

IMG-20230926-WA0045.jpg

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur meminta pemerintah kembali melakukan telaah lebih mendalam dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait produk tembakau, sebagai aturan turunan UU (UU) Kesehatan. 