Pada hari Rabu, 22 November 2023, Jaringan Pegiat Pengendalian Tembakau mengadakan konferensi pers bersama merespons dinamika perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang tak kunjung disahkan dan diduga adanya intervensi industri yang bertujuan untuk melemahkan bahkan mengundur proses. Berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (GATS) Tahun 2022, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Selain itu, ada peningkatan prevalensi rokok elektronik pada tahun 2011 sebesar 0,3% angka tersebut naik 10 kali lipat pada tahun 2021 meningkat menjadi 3%. PP109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau sangat lemah sehingga target penurunan prevalensi perokok anak dari tidak tercapai bahkan meningkat. Pemerhati perlindungan anak, Lisda Sundari, dari Yayasan Lentera Anak mengatakan bahwa PP Kesehatan ini menjadi harapan dari 80 juta anak Indonesia untuk pemenuhan hak atas kesehatan tertinggi yang dijamin UUD 1945. PP ini memastikan agar rokok tidak dijual kepada anak, agar anak-anak tidak menjadi sasaran iklan, promosi dan sponsor rokok, agar anak-anak terlindungi dari paparan asap rokok yang membahayakan hidup dan kesehatan mereka. Karena itu Kementerian Kesehatan jangan ragu dan tetap komitmen memperjuangkan kesehatan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini Tulus Abadi selaku Pengurus Harian YLKI juga ikut berkomentar mengenai proses pembahasan PP Kesehatan, dimana YLKI mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen dari bahaya zat adiktif, jika merujuk pada UU Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa, maka pemerintah belum cukup memberikan sosialisasi bahaya konsumsi rokok di tengah hingar binger megahnya iklan promosi yang mengglorifikasi rokok.