Surabaya, Halojatim.com- Rancangan undang-undang (RUU) tentang tentang desa telah resmi disahkan menjadi&nbsp;UU.Dalam pengesahan undang-undang itu, salah satu poin penting dalam RUU Desa yang disetujui adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/tambah-frekuensi-penerbangkan-untuk-tingkatkan-jumlah-wisatawan-ke-bawean">TAMBAH FREKUENSI PENERBANGKAN UNTUK TINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN KE BAWEAN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/puncak-kendaraan-masuk-surabaya-di-h-4-lebaran">PUNCAK KENDARAAN MASUK SURABAYA DI H-4 LEBARAN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/guru-abk-harus-mempunyai-lima-kompetensi">GURU ABK HARUS MEMPUNYAI LIMA KOMPETENSI</a></li></ul>Sejumlah perangkat desa beberapa kali melakukan aksi untuk menuntut perpanjangan masa jabatan mereka menjadi 9 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 periode. Setelah itu, Puan meminta persetujuan dari seluruh fraksi DPR untuk menyetujui RUU Desa menjadi UU.“Setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah, pada tanggal 5 Februari Baleg menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah dan DPD RI,” ujarnya.“Dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, menyetujui secara bulat agar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/ruu-desa">RUU Desa</a> bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR,” imbuhnya.Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan pengesahan RUU Desa&nbsp;menjadi UU.“Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan di Gedung <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/dpr">DPR</a>, Senayan.“Setuju,” ucap seluruh anggota fraksi. Setelah itu Puan mengetuk palu persetujuan.Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg)&nbsp;DPR&nbsp;bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyetujui revisi UU Desa untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.Persetujuan Tingkat I diambil dalam Rapat Pleno Baleg DPR yang digelar pada Senin, 6 Maret 2024. ***<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dpr-sahkan-uu-desa-ini-nasib-kepala-desa">www.trenasia.com</a> oleh Distika Safara Setianda pada 28 Mar 2024&nbsp;</blockquote>

BANGGAR DPR RI.jpeg

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyetujui revisi UU Desa untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna.

Undang-Undang Desa Resmi Disahkan, Bagaimana Nasib Kepala Desa? Ini Jawabannya