SURABAYA, Halojatim.com- Sebanyak 729 pelajar SMA/SMK sempat belum bisa memegang iajazah asli meskipun sudah dinyatakan lulus.

Ratusan ijazah tersebut sementara harus tertahan lanraran belum bisa ditebus oleh pelajar yang bersangkutan.

Ijazah harus ditahan karena mereka belum bisa membayar SPP atau menunggak.

• Hari Ini, Siap-Siap, Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi PeduliLindungi
• Kasus (Kembali ) Meningkat, Warga Harus Tunjukkan Status Vaksinasi Covid-19 saat Hadiri Kegiatan Besar
• MASUK KATEGORI BAIK UDARA DI SURABAYA

Terkait dengan kondisi ini, Pemkot Surabaya menebus ijazah 729 pelajar SMA/SMK sederajat beberapa waktu lalu.

Ijazah yang ditebus sebelumnya, merupakan pelajar lulusan tahun 2019 - 2021.

"Insyaallah di tahun 2022 ini, tahun ajaran baru, maka kami (Pemkot Surabaya) bersinergi dengan provinsi," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (27/6).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam upaya mencerdaskan pelajar di Kota Pahlawan.

Bentuk kolaborasi itu diwujudkan dengan membantu biaya pendidikan pelajar SMA sederajat dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sebelumnya banyak di antara pelajar SMA sederajat yang menyampaikan ke pemkot bahwa mereka tidak bisa mengambil ijazah asli.

Namun sebenarnya, mereka sudah mendapatkan copy ijazah legalisir untuk dibuat pendaftaran kerja maupun kuliah.

"Di situlah saya menyampaikan ke Bu Gubernur apakah saya (pemkot) bisa membantu memberikan beasiswa. Alhamdulillah, Bu Gubernur waktu itu mengatakan bisa, karena ini adalah kolaborasi yang sinergi antara pemkot dan pemprov untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (26/6).

Melalui kolaborasi tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya dibantu oleh Pemprov Jatim mendapatkan data pelajar SMA sederajat dari keluarga MBR.

Data tersebut digunakan pemkot sebagai rujukan intervensi program beasiswa.

"Disitulah kami mendapatkan data, dibantu Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan) Provinsi dan Kadispendik Kota memberikan data dan kita memberikan beasiswa," kata Cak Eri sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Sebab, menurut dia, ketika ada SMA/SMK sederajat ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka otomatis biaya SPP sekolah per siswa akan bertambah.

Tentu saja hal ini membuat besaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) yang dicover pemprov tidak cukup memenuhi SPP mereka.

"Ketika ada peningkatan biaya SPP inilah, maka pemerintah kota hadir di sana. Dan itu sudah saya sampaikan ke Beliau (Gubernur Jatim) dan arahan beliau bisa kita (pemkot) bantukan di sana," katanya.

Dengan sinergi inilah maka diyakininya tidak akan ada lagi pelajar SMA/SMK sederajat di Surabaya yang sampai mengalami kendala membayar SPP hingga tahunan dan menyebabkan mereka belum bisa menerima ijazah.

Sebab, Pemkot Surabaya akan hadir di sana untuk memenuhi kekurangan biaya SPP mereka tiap bulan melalui program beasiswa.

"Dengan begini saya yakin, maka tidak ada lagi anak-anak Surabaya yang tidak bisa sekolah, tidak bisa mengambil ijazah karena ada SPP yang belum terbayarkan. Karena sebenarnya (penambahan) SPP ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan," jelas dia.