JAKARTA - Sidang gugatan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/tag/bank-ocbc-nisp">Bank OCBC NISP</a> terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI), Pengurus Perseroan dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Prof Dr. Y Sogar Simamora, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat memberikan kesaksian hari ini menegaskan bahwa pemegang saham dan direksi perseroan wajib bertanggung jawab atas perusahaannya yang pailit jika harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utang.“Sepanjang terbukti ada kesalahan yang dilakukan direksi, komisaris, mereka harus bertanggung jawab. Orang bisa dihukum kalau dia salah. Jika harta perusahaan tidak cukup bayar utang-utangnya, maka sesuai Pasal 104 ayat 2 mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak cukup melunasi dari harta pailit tersebut,” tegas saksi ahli yang dihadirkan oleh tergugat tersebut di PN Sidoarjo, Rabu 26 Juli 2023. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo, Moh. Fatkan SH, M.Hum.Prof Sogar menegaskan, para pemegang saham, komisaris dan direksi PT. HSI juga dapat dituntut secara pribadi untuk melunasi kredit macet kepada Bank OCBC NISP ketika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/go-to-financial-luncurkan-aplikasi-gopay">GoTo Financial Luncurkan Aplikasi Gopay</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/its-luncurkan-rumah-tahan-gempa-dari-limbah-debu-atau-faba">ITS Luncurkan Rumah Tahan Gempa dari Limbah Debu atau FABA</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/waspada-penipuan-yang-mengatasnamakan-bpjs-kesehatan">Waspada, Penipuan yang Mengatasnamakan BPJS Kesehatan</a></li></ul>Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengontrol jalannya kegiatan usaha perusahaan dapat dinyatakan bersalah. Namun peran sentral dalam pengurusan perseroan berada ditangan direksi. Ini sesuai Pasal 104 UU Perseroan Terbatas. Beleid itu menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab mengurus perseroan. Namun, dalam Anggaran Dasar perseroan, untuk tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan direksi butuh persetujuan dari komisaris.Prof. Sogar melanjutkan, perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban pemegang saham dapat berubah menjadi tidak terbatas, dalam situasi terjadinya piercing the corporate veil. Dimana pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bisa dituntut aset pribadinya.&nbsp;Dalam UU PT Pasal 3 ayat 2, ada empat kriteria pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Diantaranya pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga merugikan pihak lain. Jika salah satu terbukti, maka bisa dimintai pertanggungjawabannya.Saksi ahli lainnya, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan terkait tanggung jawab pemegang saham dan pengurus, ada beberapa hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi harus ada bukti kesalahan.“Dalam prakteknya ini sangat sulit sekali. Jika asetnya kurang, bisa diajukan melalui mekanisme gugatan hal lain-lain di pengadilan niaga supaya semua kreditur memperoleh keadilan, bukan hanya diterima salah satu kreditur saja. Kalau memang organ perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi,” kata Prof. Hadi.Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan pada prinsipnya tunggakan utang harus dibayar. Ketika aset PT HSI tidak mencukupi, maka Bank OCBC NISP dapat menuntut pertanggungjawaban kepada organ perseroan dan pemegang saham. Menurut Hasbi hal ini akan dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PT HSI dan organ pengurus perusahaan.&nbsp;Ia mengungkapkan, Bank OCBC NISP sudah memiliki bukti-bukti kuat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemegang saham dan pengurus PT HSI. Oleh karena itu, kuasa hukum OCBC NISP ini berharap majelis hakim akan pempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan.&nbsp;“Yang jelas bagi kami, kalau punya utang ya harus bayar, apalagi PT HSI dimiliki salah satu konglomerat di Tanah Air, masa iya berkelit tidak bayar utang Rp 232 miliar,” kata Hasbi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/masuk-masa-pertumbuhan-remaja-rentan-obesitas-ini-tips-untuk-menghindarinya">Masuk Masa Pertumbuhan, Remaja Rentan Obesitas, Ini Tips untuk Menghindarinya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/prospek-kripto-altcoin-pada-semester-ii-2023-setelah-bitcoin-pulih">Prospek Kripto Altcoin pada Semester II-2023 Setelah Bitcoin Pulih</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/sudah-punya-ktp-digital-ini-cara-daftarnya">Sudah Punya KTP Digital? Ini Cara Daftarnya</a></li></ul>Pihak-pihak yang digugat oleh Bank OCBC NISP yakni: Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT. Hari Mahardika Usaha (PT.HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT. Hair Star Indonesia (PT. HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).&nbsp;&nbsp;

Saksi Ahli Tergugat Tegaskan Pemegang Saham PT HSI Dapat Dituntut Lunasi Kredit Macet

Saksi Ahli Tegaskan Pemegang Saham PT HSI Dapat Dituntut Lunasi Kredit Macet

Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI), Pengurus Perseroan dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Prof Dr. Y Sogar Simamora, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat memberikan kesaksian hari ini menegaskan bahwa pemegang saham dan direksi perseroan wajib bertanggung jawab atas perusahaannya yang pailit jika harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utang.