JAKARTA, Halojatim.com - Format student loan atau memberikan pinjaman kepada mahasiswa peraih Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kini sedang dirancang.

Tujuannya agar mahasiswa terjamin secara keuangan selama kuliah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang mengkaji opsi pemberian pinjaman kepada mahasiswa, atau yang dikenal sebagai student loan.

• Mengenal Nomophobia, Ini Cara Mencegahnya
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bakal Naik, Kementerian ESDM Minta Ditunda
• 50 Persen Mahassiwa Undip Raih Predikat Cumlaude

Menurut Sri Mulyani langkah ini diberikan untuk menjamin mahasiswa mampu membayar biaya kuliah. Meskipun begitu, pihaknya akan merumuskan format student loan supaya mencegah terjadinya moral hazard.

“Untuk pinjaman, kami sedang membahas agar LPDP mengembangkan apa yang disebut student loan. Kami sedang bahas juga dengan perbankan dan LPDP akan merumuskan agar tidak memberatkan students dan mencegah moral hazard," ungkapnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, pada Selasa, 30 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini terdapat informasi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berkolaborasi dengan platform P2P lending terkait pembayaran uang kuliah mahasiswanya. Hal ini pun menuai kontra di masyarakat terkait langkah platform tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu lantas mencontohkan di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat, bahwa program student loan adalah hal yang umum. Jadi, mahasiswa dapat mengakses pinjaman untuk biaya kuliah, dengan pembayaran dilakukan setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan melalui sistem angsuran.

Meskipun demikian, kata Ani, berdasarkan data dari US National Center of Education Statistics menunjukkan bahwa 1 dari 10 mahasiswa mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka, atau yang dikenal sebagai default pada student loan.

Selama periode 2015-2018, jumlah rata-rata mahasiswa yang mengalami default mencapai sekitar 430.000 orang setiap tahun. "Jadi, di AS pun student loan menimbulkan masalah jangka panjang," bebernya.

Oleh karena itu, menurut Ani, diharapkan student loan yang akan diterapkan oleh LPDP tidak mengalami masalah serupa. Hal ini karena pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai prasyarat bagi kemajuan Indonesia.

Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan bahwa LPDP saat ini mengelola dana yang semakin besar. Untuk tahun ini, diperkirakan anggaran yang dikelola oleh LPDP dapat mencapai Rp150 triliun.

"Banyak jendela yang dibuat. Ada Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Dana Abadi Pesantren, dan sebagainya," ungkapnya, Ia juga menegaskan bahwa LPDP bukan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan sektor pendidikan.

Pasalnya, kata dia, anggaran pendidikan, yang minimal 20% dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, juga dialokasikan kepada berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"LPDP bukan satu-satunya. Kita punya dana pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan di kementerian-kementerian. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BRIN, dan sebagainya," jelasnya. (*)

Tulisan ini telah tayang di sijori.id oleh Pratiwi pada 31 Jan 2024