SURABAYA | halojatim.com - Pemerintah tetap melindungi, mengadvokasi dan memfasilitasi mahasiswa yang terdampak untuk pindah dan mendapatkan hak-haknya.&nbsp; Padahal berdasarkan peraturan pemenuhan hak mahasiswa untuk pindah merupakan tanggung jawab badan penyelenggara perguruan tinggi yang izinnya dicabut.&nbsp; Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Diktiristek, Nizam mengatakan mahasiswa yang terdampak dapat menghubungi LLDikti setempat agar dibantu proses pengalihan angka kreditnya.&nbsp;BACA JUGA :&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/ditjen-diktiristek-cabut-izin-perguruan-tinggi-swasta-bermasalah">https://halojatim.com/read/ditjen-diktiristek-cabut-izin-perguruan-tinggi-swasta-bermasalah</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halojatim.com/read/ada-festival-musik-surabaya-hebat-jalan-walikota-mustajab-ditutup">https://halojatim.com/read/ada-festival-musik-surabaya-hebat-jalan-walikota-mustajab-ditutup</a></li><li>https://halojatim.com/read/foto-di-galeri-ponsel-bisa-disembunyikan-ini-caranya</li></ul> Atau, mahasiswa bisa langsung ke perguruan tinggi swasta (PTS) yang sehat untuk pindah. Nilai dan SKS yang sudah diperoleh dapat ditransfer ke PTS baru selama proses perolehan SKS tersebut melalui pembelajaran sesuai standar.&nbsp; "Bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah,&nbsp; LLDikti juga membantu memastikan agar mahasiswa yang pindah tidak kehilangan haknya,” kata Nizam.&nbsp; Lebih lanjut Nizam menjelaskan, bagi dosen dan tenaga pendidik yang memiliki rekam jejak baik, akan dipindah ke perguruan tinggi yang sehat. Sementara itu, bagi yang terbukti ikut serta dalam pelanggaran akan diberikan sanksi dan dimasukkan daftar hitam (black list).&nbsp; Terkait penyelewengan sarana dan prasarana, Nizam menjelaskan bahwa hal tersebut diserahkan kepada ketentuan hukum. Begitupun dengan hal-hal terindikasi pidana lainnya.&nbsp; “Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana. Indikasi pidana akan diproses Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kemendikbudristek untuk kemudian diserahkan kepada kepolisian maupun kejaksaan,” pungkas Nizam.&nbsp; Sampai akhir Maret 2023, tercatat ada 4.231 Perguruan tinggi dengan 29.324 program studi. Selain itu, terdapat lebih dari 9 juta mahasiswa dan 330 ribu dosen yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengaduan masyarakat terkait penyelewengan yang dilakukan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui https://sidali.kemdikbud.go.id/app. &nbsp;

Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Diktiristek, Nizam.


IMG-20230610-WA0039.jpg

Pemerintah tetap melindungi, mengadvokasi dan memfasilitasi mahasiswa yang terdampak untuk pindah dan mendapatkan hak-haknya. 

Fasilitasi Mahasiswa Terdampak Pencabutan Izin Kampus Bermasalah