BANYUWANGI, Halojatim.com- Desa di Banyuwangi bakal diberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sepeti jalan jika pembayaran PBB tepat waktu.

Total anggaran yang sudah disiapkan untuk desa-desa di Banyuwangi yang taat bayar PBB senilai Rp23,4 miliar.

Hal ini mengemuka saat Pemkab Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2023.

• https://halojatim.com/read/banyuwangi-bakal-jadi-tuan-rumah-turnamen-selancar-terbesar-di-dunia-catat-jadwalnya
• https://halojatim.com/read/65-mahasiswa-lolos-program-magang-di-banyuwangi-7-305-pelamar-tersingkir

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta Camat untuk fokus pada program pemulihan ekonomi dan penguatan insfrastruktur.

Bahkan Banyuwangi akan memberikan reward tambahan anggaran untuk insfrastruktur di desa-desa.

"Untuk pertama kalinya kami akan memberikan alokasi PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) Insfrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan (Alokasi Dana Kelurahan), selain PIK Reguler yang telah rutin diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Ini akan kita berlakukan mulai tahun 2023 ke depan," kata Ipuk, saat membuka Musrenbangcam di Kantor Kecamatan Bangorejo, dilansir halojatim.com dari laman resmi pemkab, Sabtu (26/2).

PIK Infrastruktur Jalan merupakan perhitungan berdasarkan realisasi PBB sebelum jatuh tempo, atau diberikan atas reward kinerja realisasi PBB masing-masing desa.

“Kami sediakan PIK infrastruktur jalan sekitar Rp 23,4 M bagi desa yang telah melunasi target pembayaran PBB di wilayahnya. Sudah ada 114 desa yang memenuhi syarat ini, jadi mereka akan mendapatkan tambahan anggaran PIK untu tahun 2023 mendatang,” kata Ipuk.

Khusus pada 2022 ini, Banyuwangi menargetkan sedikitnya 1.000 titik, baik itu pembangunan maupun perbaikan jalan.
Infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun ini.

“Pembangunan jalan bukan semata soal insfrastruktur saja, melainkan juga bagian dari pemulihan ekonomi. Karena tidak hanya sekadar perbaikan jalan, tapi juga ada dampak ekonomi turunannya," jelas Ipuk.

"Dari program padat karya ini, setidaknya terdapat sekitar 10 ribu orang yang terlibat turut bekerja. Selain itu dampak tidak langsungnya adalah memperlancar mobilitas dan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru," tambah Ipuk. (*)