Jakarta, Halojatim.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunggu laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal sanksi apa yang akan diberikan FIFA ke Indonesia pasca gagalnya pelaksanaan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Federasi sepakbola di Indonesia kini deg-degan menunggu sanksi apa yang dijatuhkan FIFA kepada pesepakbolaan Tanah Air.

Presiden RI Joko Widodo menunggu laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir perihal potensi sanksi yang bisa dijatuhkan FIFA.

• Satu Dusun Terisolasi Akibat Terjangan Lahar Semeru, Pemkab Lumajang Bujuk Warga Pindah Daerah
• Belasan Desa di Madiun, Ngawi dan Magetan Kompak Gelar Ramadan Heppiii, Perbaiki Jalan hingga Perindah Gapura
• Gagal jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Wali Kota Eri Izinkan Persebaya Bermain di GBT"Ya (sanksi) itu nanti setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa," kata Jokowi kepada awak media selepas peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/3) dari Antara.

Diketahui Presiden Jokowi sebelumnya mengutus Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) kemarin, berkenaan dengan keberlangsungan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Namun, selepas pertemuan itu, FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia dengan menyebut situasi terkini sebagai alasan tanpa menjelaskan secara rinci.

Melalui pengumuman resminya, FIFA juga menyebut akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sudah meminta Ketua Umum PSSI untuk segera melapor hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA sekaligus membicarakan potensi sanksi yang mungkin dihadapi Indonesia.

"Ya belum tahu (sanksinya), tadi malam atau tadi pagi (Ketua Umum PSSI) sudah datang atau belum, katanya kalau sudah datang langsung melaporkan ke saya," ujarnya.

Pengumuman pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 muncul setelah beberapa pekan terakhir ramai pro-kontra keikutsertaan Tim Nasional Israel U-20 dalam ajang tersebut, termasuk penolakan yang disuarakan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ***