SURABAYA | halojatim.com - Stunting masih menjadi tantangan pemerintah karena target prevalensi stunting dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu sebesar 14% di 2024.

Maka dari itu BKKBN melaksanakan kegiatan rekonsiliasi satgas provinsi dan kabupaten/kota dengan satgas pusat beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mendukung rekonsiliasi ini dengan harapan ke depannya satgas mampu bergerak cepat dalam aksi penurunan angka stunting.

Baca Juga :

• https://halojatim.com/read/filosofi-uang-rupiah-kertas-te-2022-menurut-khofifah
• https://halojatim.com/read/ini-cara-menukarkan-uang-rupiah-kertas-tahun-emisi-2022
• https://halojatim.com/read/tujuh-uang-kertas-tahun-emisi-2022-diluncurkan

Dengan adanya kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat melakukan identifikasi perkembangan, kendala dan solusi pemecahan masalah multi sektor dalam pelaksanaan tata kelola percepatan penurunan stunting.

Selain itu dapat menjadi acuan melakukan pendampingan bagi provinsi ke kabupaten/kota, Kecamatan dan desa dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif untuk pencapaian target indikator sesuai Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Sehingga pada akhirnya mendapatkan rekomendasi tindak lanjut dan pendampingan secara berkelanjutan bagi daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya Erna.

Erna berharap Satgas Percepatan Penurunan Stunting di provinsi dan kabupaten/kota dapat mengawal data SiPASTI yang memuat data keluarga berisiko stunting.

"Saya berharap satgas ini bisa menyediakan data yang dibutuhkan dan bisa membuat suatu inovasi juga suatu kreativitas untuk mendorong wilayah bapak/ibu masing-masing agar menghentikan terjadinya stunting," ungkap Erna.