JAKARTA, Halojatim.com – Pemerintah membantah perpanjangan pemberian bansos beras diperpanjang sampai usai pemilu ada kepentingan politis.

Perpanjangan bansos beras lantaran melihat kondisi pasca musim kemarau yang panjang.

Dalam keterangannya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perintah perpanjangan bantuan sosial (bansos beras) hingga Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan umum (Pemilu 2024).

• PROMO, Tambah Daya Listrik PLN Cuma Rp271.023, Aslinya Bisa Sampai Rp7 Juta
• Laris Manis, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 21.000 Orang per Hari
• Ketua KPK Penuhi Panggilan Dewan Pengawas soal Pertemuan dengan SYL

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, perpanjangan bansos dari Januari hingga Juni 2024 itu murni kepedulian pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan di bawah minimal.

Kebijakan Presiden Jokowi memperpanjang bansos itu kurang disambut positif oleh publik lantaran waktunya mendekati Pemilu 2024. Terlebih putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Namun, Arief sapaan akrabnya, pihaknya siap memastikan gelontoran bansos itu akan tepat sasaran dan sama sekali tidak ada muatan politis.

“Melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kami pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Minggu, 19 November 2023.

Selain untuk mendongkrak daya beli masyarakat, kata Arief, bansos tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi mundurnya panen raya sekitar 1-2 bulan dari waktu yang seharusnya, yakni pada Maret dan April 2024.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai persiapan menuju 2024. Sebagian dari cadangan tersebut akan dialokasikan sebagai bantuan pangan beras untuk sekitar 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data bansos KPM itu berasal dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Oleh sebab itu, Arief sangat yakin bantuan tersebut tidak akan salah sasaran.

Malah menurutnya, distribusi bantuan KPM dapat berkontribusi untuk meredam harga beras di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas inflasi nasional. Walaupun begitu, Arif menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan terhadap harga di tingkat petani, meski sebagian besar CBP bersumber dari impor.

“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras," kata dia. ***

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Alvin Pasza Bagaskara pada 20 Nov 2023