Makassar
Sabtu, 06 Januari 2024 10:59 WIB
Penulis:ifta
Jakarta, Halojatim.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta perusahaan tambang segera menyetorkan kewajibannya berupa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atau royalti ke negara.
Jika kewajiban ini tidak juga diberikan, maka pemerintah mengancam tidak akan memberikan izin rencana kerja selanjutnya.
Hingga saat ini masih ada117 perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban PNBP hingga akhir 2023. Sedangkan awal tahun 2024, 7 perusahaan sudah mulai membayar PNBP kepada pemerintah senilai Rp470 miliar.
"Dalam aturannya begitu, makanya kami minta segera dilunasi sehingga persyaratan terpenuhi," katanya di Kementerian ESDM. Sabtu, 6 Januari 2024.
Arifin bahkan dengan tegas, akan menunda penerbitan izin rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) bagi perusahaan tambang batu bara jika tak kunjung membayar royalti.
Adapun, royalti tersebut merujuk pada kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Arifin mengatakan jika salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam menagih royalti batu bara tersebut berkutat pada isu manajemen perusahaan yang sulit ditemui.
Sekadar informasi, sebelumnya pemerintah menaikkan tarif royalti batu bara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.
Berlaku sejak September tahun lalu, royalti batu bara diterapkan maksimal sebesar 13,5% dari harga alias naik drastis dari sebelumnya hanya 7% dari harga. Royalti berlaku untuk harga batu bara acuan (HBA) sama dengan atau lebih besar dari US$90 per ton.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 05 Jan 2024
Bagikan
Air
setahun yang lalu