SURABAYA I halojatim.com - Sebanyak 1.000 aset milik Pemkot Surabaya yang sudah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Surabaya I dan II Surabaya untuk sertifikasi. Dari jumlah tersebut 463 aset diantaranya sudah tersertifikasi

"Semoga semua bisa selesai di akhir tahun ini," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dia mengatakan pihaknua terus berkomitmen untuk menyertifikasi seluruh aset milik Pemkot Surabaya. Terlebih salah satu parameter penilaian dari Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sertifikasi aset.

"Alhamdulillah sertifikat tanah yang ada di Kota Surabaya ini sudah semuanya masuk ke BPN, sehingga kami tinggal menunggu hasil sertifikat dari BPN," katanya.

Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mencatat Pemkot Surabaya menerima penyerahan 463 sertifikat. Dengan perincian 157 sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Surabaya I dan 306 sertifikat aset dari Kantor Pertanahan Surabaya II.

Eri mengatakan, pada tahun 2023 prioritas pembangunan akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya melalui Program Padat Karya dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Program Padat Karya dijalankan dengan memanfaatkan aset Pemkot Surabaya dan memprioritaskan para pekerja dari keluarga miskin yang belum bekerja. Pada akhirnya, produk dari Program Padat Karya dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemkot untuk tujuan pembangunan Kota Surabaya," katanya.

Eri mengatakan saat ini telah didirikan 34 Rumah Padat Karya di 14 kecamatan. Sedangkan sampai dengan April 2023 sebanyak 2.822 warga miskin dan pra miskin telah dilibatkan dalam Program Padat Karya dengan penghasilan tertinggi mencapai Rp4.463.000 per orang per bulan.

Program Padat Karya berbentuk kafe, sentra menjahit, laundry, cuci kendaraan, perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), budi daya pertanian dan peternakan, rumah maggot, hingga pembuatan paving. (*)