JUSTINA.png

kemendag-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-singgung-hak-pedagang-sqih2Xzzjv.png

Kebijakan Cukai yang Efektif Jadi Solusi Utama untuk Menghambat Peredaran Rokok Ilegal

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

halojatim

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

JAKARTA | halojatim.com – Kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi Indonesia perlu menjadi perhatian Pemerintah. IHT tidak hanya mengisi pundi-pundi penerimaan pajak di tingkat nasional tapi juga menjadi penggerak ekonomi dan serapan tenaga kerja di daerah utamanya di sektor padat karya SKT yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. 

Peran Besar Tembakau Untuk Negeri dan Segmen SKT Yang Harus Dilindungi 

Konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI terkait larangan penjualan 200 meter pada RPP Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).


IMG-20240711-WA0019.jpg

JAKARTA  | halojatim.com – Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar Pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. 

Pasar Rakyat dan Warung Kelontong Protes, Minta Larangan Jual Rokok 200 Meter pada RPP Kesehatan Dihapus 

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Tokoh NU Sebut Disamakannya Rokok dan Narkoba Dapat Memicu Maraknya Rokok Ilegal

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Tembakau Disejajarkan Narkoba di RUU Kesehatan Omnibus Law, Industri Tembakau Terancam Mati 

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 
Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 154 ayat (3) dengan bunyi: zat adiktif dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.

Tembakau Tak Bisa Disejajarkan dengan Narkoba, Pakar Hukum: Bisa Picu Masalah Besar

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.

Rokok

Wacana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Berdampak pada Industri Periklanan

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.

Sampul bahaya merokok di produk Gudang Garam Filter milik PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

ggrm filter.jpg

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA) Eka Sugiarto dalam kegiatan FGD terkait larangan iklan rokok di Jakarta baru-baru ini.

 Pengusaha Iklan : Tidak Perlu Larang Total Iklan Rokok

Disinyalir Akan Mengancam Pendapatan Usaha, Revisi PP 109/2012 Ditolak Banyak Pihak

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109? Ini Penjelasannya

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).