JUSTINA.png

Ratusan Ribu Buruh Tembakau Minta Perlindungan dari Regulasi Batas Nikotin & Tar

Ratusan Ribu Buruh Tembakau Jatim Minta Perlindungan dari Regulasi Batas Nikotin & Tar

Peringatan May Day, ratusan ribu buruh tembakau di Jawa Timur memohon perlindungan dari regulasi batas nikotin dan tar.

halojatim

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

Rokok

Penyerapan Tembakau Probolinggo Terancam PP 28/2024, Pendapatan Daerah Senilai Rp21,7 Miliar Berpotensi Berkurang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. 

Gelombang Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Menggema di Jawa Timur

Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat. 

kemendag-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-singgung-hak-pedagang-sqih2Xzzjv.png

Kebijakan Cukai yang Efektif Jadi Solusi Utama untuk Menghambat Peredaran Rokok Ilegal

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

JAKARTA | halojatim.com – Kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi Indonesia perlu menjadi perhatian Pemerintah. IHT tidak hanya mengisi pundi-pundi penerimaan pajak di tingkat nasional tapi juga menjadi penggerak ekonomi dan serapan tenaga kerja di daerah utamanya di sektor padat karya SKT yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. 

Peran Besar Tembakau Untuk Negeri dan Segmen SKT Yang Harus Dilindungi 

Konferensi pers Sikap APARSI dan PPKSI terkait larangan penjualan 200 meter pada RPP Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).


IMG-20240711-WA0019.jpg

JAKARTA  | halojatim.com – Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) secara bersama-sama meminta agar Pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. 

Pasar Rakyat dan Warung Kelontong Protes, Minta Larangan Jual Rokok 200 Meter pada RPP Kesehatan Dihapus 

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Tokoh NU Sebut Disamakannya Rokok dan Narkoba Dapat Memicu Maraknya Rokok Ilegal

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Tembakau Disejajarkan Narkoba di RUU Kesehatan Omnibus Law, Industri Tembakau Terancam Mati 

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 
Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 154 ayat (3) dengan bunyi: zat adiktif dapat berupa: a. narkotika; b. psikotropika; c. minuman beralkohol; d. hasil tembakau; dan e. hasil pengolahan zat adiktif lainnya.

Tembakau Tak Bisa Disejajarkan dengan Narkoba, Pakar Hukum: Bisa Picu Masalah Besar

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.