JUSTINA.png

Freepik

Bupati Bondowoso dan AMLI Desak Deregulasi, Nilai PP 28/2024 Merugikan Daerah dan Industri Kreatif

Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 diberlakukan setahun lalu, berbagai kekhawatiran terus bermunculan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor tembakau, tetapi juga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), industri kreatif, hingga kelangsungan usaha kecil. 

halojatim

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

Khawatir Petani Tembakau dan Ekonomi Daerah Jadi Terancam, Bupati Bondowoso Desak Deregulasi PP 28/2024

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur sektor pertembakauan terus menuai sorotan tajam dari berbagai pemerintah daerah. 

Asosiasi tembakau minta DPR tinjau ulang RUU Kesehatan 

rokok-aaaaaaaaaaaaa.jpg

Permintaan Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Mencuat, Jawa Timur Soroti Dampaknya terhadap Industri dan Pendapatan Negara

Permintaan pembatalan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, semakin banyak digaungkan. 

Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Gubernur Jatim Soroti Pasal Tembakau di PP 28/2024 yang Dinilai Berpotensi Ganggu Ekonomi Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti potensi dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama pasal-pasal terkait tembakau yang dinilai dapat mengganggu perekonomian daerah.

Gelombang Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Menggema di Jawa Timur

Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat. 