Rokok

Wacana Larangan Total Iklan Rokok Dapat Berdampak pada Industri Periklanan

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.

halojatim

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109? Ini Penjelasannya

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109/2012? Ini Penjelasannya

Produksi tembakau dari PTPN X yang optimis lebih mengingkat dii 2022. 


Tembakau PTPN X.jpg

Rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ditentang oleh para petani tembakau. 

Revisi PP 109/2012 Renggut Mata Pencaharian Petani dan Pekerja Tembakau

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berdampak Negatif Bagi Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Petani tembakau Jombang sedang memeriksa daun-daun pohon tembakau. 

jombang tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Harus Dilakukan di Pembuatan Kebijakan

JAKARTA – Proses pembuatan aturan dinilai harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun meminta keme

Publik Harus Dilibatkan dalam Pembuatan Aturan Rokok

A-TEMBAKAU.jpg

JAKARTA - Revisi PP 109/2012 dianggap dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal ini menimbulkan polemik tidak berkesudahan di masa pand

Revisi PP 109/2012 Mengancam Keberlangsungan IHT

Setelah penolakan revisi PP 109 Tahun 2012 dilakukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di wilayah Pamekasan, kini APTI di wilayah Rembang Jawa Tengah juga menyampaikan aspirasi yang sama yakni menolak tegas rencana revisi beleid tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.