kapolda jatim nanang.jpg

elaksanaan mudik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah setempat berlangsung aman dan lancar

Kapolda Jatim Pastikan Mudik Lebaran di Jatim Aman 

halojatim.com

Apel pasukan di Markas Polda Jawa Timur sebagai persiapan menghadapi Lebaran 2026.

polda jatim lebaran.jpeg

eamanan saat Lebaran 2026 jadi perhatian ekstra pemerintah.

16.326 Personel Gabungan Akan Amankan Jatim selama Lebaran

Kantor Polda Jatim.  Selama Operasi Ketupat 2025, angka kecelakaan mengalami penurunan

polda jatim.jpg

Angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2025 menurun.  Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menekan setelah melakukan kegiatan yang berlangsung mulai 24 Maret hingga 9 April 2025 itu.

OPERASI KETUPAT TURUNKAN ANGKA KECELAKAAN 32 PERSEN

Di tol pun dipasang kamera pemantau arus mudik 2025

tol.jpeg

Para pemudik ke arah Jawa Timur bakal tenang. Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiapkan sebanyak 149 pos pengamanan, 41 pos pelayanan, dan 13 pos terpadu di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 di wilayah setempat.

POLDA JATIM SIAPKAN 1.361 KAMERA PEMANTAU ARUS MUDIK

Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jatim di Tulungagung

A-HELI.jpg

Belum hilang kabar helikopter Kapolda Jambi mendarat darurat. Pada Rabu, s ebuah helikopter yang ditumpangi Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Hermanto mendarat darurat di lapangan Desa Rejotangan, Tulungagung. Akibat cuaca buruk yang membuat jarak pandang pilot terganggu.

HELI KAPOLDA MENDARAT DARURAT DI TULUNGAGUNG

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  saat launching aplikasi.

A-POLISI.jpg

Masyarakat akan semakin mudah mengurus registrasi dan identifikasi. Bahkan, masyarakat bisa mengetahui proses, mulai dari mendaftar hingga selesai.

BIKIN APLIKASI SUPAYA TAK ANTRE DI KANTOR POLISI

BPJS saat melakukan sosialisasi kepatuhan membayar

A-BPJS.jpg

BPJS Kesehatan punya cara untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dari puluhan perusahaan/badan usaha yang memiliki tunggakan dalam menyelesaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah hukum setempat. Mereka menggandeng Polda Jawa Timur.