Ketum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto (tengah) bersama Ketua Gapero Jatim, Sulami. 

IMG-20230926-WA0045.jpg

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur meminta pemerintah kembali melakukan telaah lebih mendalam dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait produk tembakau, sebagai aturan turunan UU (UU) Kesehatan. 

RPP Turunan UU Kesehatan Bermasalah, KADIN Minta Pemerintah Kembali ke PP 109 

halojatim

Petani tembakau Jombang sedang memeriksa daun-daun pohon tembakau. 

jombang tembakau.jpg

Rencana revisi ini dinilai akan mengancam kesejahteraan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri tembakau.

Ancam Kesejahteraan Pekerja, FSP RTMM-SPSI Tolak Revisi PP 109/2012

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berdampak Negatif Bagi Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.
