JUSTINA.png

Di Tengah Tekanan Regulasi, IHT Berdampak Positif bagi Kesejahteraan Warga

Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya, perwakilan industri hasil tembakau, dan para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Surabaya berfoto bersama usai kegiatan penyaluran bantuan Tahun Anggaran 2026.

Industri hasil tembakau (IHT) dinilai dapat memberikan efek positif untuk perekonomian masyarakat Kota Surabaya

halojatim

Kumjungan La Nyalla ke pabrik rokok di Malang,  Rabu (24/1/2024). 

IMG-20240124-WA0039.jpg

MALANG | halojatim.com -  Kenaikan cukai 10 persen berdampak sangat serius terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya di Jawa Timur. 

Berdampak Serius Terhadap IHT di Jatim, Ketua DPD RI Soroti Kenaikan Cukai 10% 

Pembicara dalam Sarasehan Nasional Ekosistem Pertembakauan dengan tema "Menolak Zat Adiktif Produk Tembakau Diatur RPP Kesehatan" di Surabaya, Jumat (29/9/2023).

Sarasehan RPP Kesehatan.jpg

Industri Hasil Tembakau (IHT) telah berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan target sebesar Rp, 232,5 triliun pada 2023. 

Target IHT 232,5 Triliun di 2023 ke APBN 

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109? Ini Penjelasannya

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109/2012? Ini Penjelasannya

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berdampak Negatif Bagi Industri Hasil Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


A-TEMBAKAU.jpg

JAKARTA - Revisi PP 109/2012 dianggap dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal ini menimbulkan polemik tidak berkesudahan di masa pand

Revisi PP 109/2012 Mengancam Keberlangsungan IHT

Petani tembakau Jombang sedang memeriksa daun-daun pohon tembakau. 

jombang tembakau.jpg

JAKARTA – PTHanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) meminta pemerintah melindungi segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Industri Hasil Tembakau (IHT). Segmen

Sampoerna Minta Pemerintah Lindungi Segmen SKT

JAKARTA - Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehat

Rencana Revisi PP 109/2012 Tak Sesuai Kaidah

Serikat Pekerja Tembakau: IHT Sudah Tertekan, Jangan Tambah Lagi dengan Kenaikan Tarif Cukai

JAKARTA - Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menyebut ada campur tangan lembaga asing pada kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ten

Polemik PP 109, KNPK: IHT Punya Dampak Besar Bagi Masyarakat

<p>Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Buyung Marizal, Sekretaris Umum Iyus Ruslan dan Ketua Bidang Hukum Hartono (dari kiri) menyampaikan aspirasi serikat pekerja yang menolak rencana Revisi PP 109/2012 di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2021.Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>


tolak-pp-109_2021-ancam-industri-tembakau-3

JAKARTA -Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menjelaskan, posisi tembakau saat ini dalam kondisi dilematis sehingga revisi PP 109/2012 tidak bijak jika dilakuk