JUSTINA.png

BRI Fokuskan Langkah Transformasi di Seluruh Aspek Operasional dan Bisnis

Langkah Jitu Transformasi BRI Raih Dukungan Komisi XI DPR RI

Langkah BRI meluncurkan BRIvolution Initiatives Phase 1 sebagai bagian dari langkah akseleratif dalam transformasi bisnis pada 3 Juli 2025 raih apresiasi Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun


halojatim

DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni

Dugaan rekayasa putusan perkara kasasi mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni makin mencuat. 

DPR RI Minta Bawas MA dan Komisi Yudisial Usut Tuntas Kejanggalan dalam Kasus Alex Denni

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan meminta Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas kejanggalan prosedural dalam kasus Alex Denni, mantan Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

af9ec1dd-411e-4e4c-9a6f-a1b9d88f1874.jpg

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan saat ini polusi sudah makin membuat udara di Jakarta tidak sehat meski  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya sebesar 1,6 Gigawatt (GW) dalam posisi mati/shutdown.  

Polusi Jakarta: Komisi VII Minta Pemerintah Lacak Sumber Polusi

Direktur Utama PLN NP, Ruly Firmansyah bertemu dengan Luluk Nur Hamidah, mewakili Komisi VI DPR. 

IMG-20230721-WA0031.jpg

PLN Nusantara Power (NP) berkomitmen mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada 2060 yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. 

PLN NP Komitmen Net Zero Emission di 2060, Dipuji DPR RI 

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Anggota Komisi IV DPR RI Desak Pemerintah Tarik Pasal Penyamarataan Tembakau dan Narkoba

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut bakal mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus merenggut nafkah hidup para pekerjanya. 

Minyak goreng masih menjadi bahasan penting anggota DPR RI.

MINYAK GORENG ALFAMIDI.jpg

SURABAYA | halojatim.com - Penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)) terhadap industri minyak goreng mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).