JAKARTA, Halojatim.com - Adanya kebijakan pengendalian konsumsi produk tembakau dari pemerintah diduga jadi biang atau pemicu menurunnya penerimaan cukai dari hasil tembakau.

Data yang dirilis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyebutkan jika penerimaan cukai hasil tembakau hingga bulan November 2023 masih menunjukkan defisit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Data resmi yang dirilis mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp179,98 triliun, sedangkan target yang ditetapkan adalah Rp218,69 triliun. Itu berarti masih ada defisit hingga Rp38 triliun lebih.

• PLN Kerahkan 4.782 Personel Amankan Listrik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jawa Timur
• Update Daftar Kenaikan Harga Rumah, Surabaya dan Semarang kalah dengan Solo
• Damri Siapkan 2,2 Juta Kursi, Disebar di Seluruh Daerah, Termasuk Surabaya

Asisten Deputi Pengembangan Industri Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Ekko Harjanto, dalam Diskusi Publik Indef, menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai tersebut merupakan akibat dari kebijakan pengendalian konsumsi produk tembakau yang diperketat oleh pemerintah.

Ekko menyatakan bahwa kebijakan ketat dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau berpotensi meningkatkan prevalensi rokok ilegal.

Hal ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan negara dari sektor tembakau, tetapi juga berdampak pada peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan rokok ilegal dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga rokok legal.

Peningkatan rokok ilegal di pasaran diprediksi akan berdampak negatif dalam dua aspek utama. Pertama, penurunan pendapatan negara dari sektor cukai tembakau menjadi sebuah perhatian serius.

Kedua, peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan muda, dapat mengancam upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi perokok dan memperjuangkan kesehatan masyarakat.

Fenomena ini menjadi sorotan dalam kebijakan pemerintah terkait langkah yang harus diambil dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau.

Diskusi terus berkembang diberbagai kalangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pengendalian produk tembakau tanpa memicu peningkatan rokok ilegal yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan penerimaan negara.

Disatu sisi pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi tembakau, disisi lain tantangan besar ada pada penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal.

Langkah-langkah yang holistik diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan mengurangi konsumsi tembakau tanpa mengakibatkan dampak negatif lain yang signifikan.

Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan dan membuka ruang untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau, tanpa mengorbankan penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 21 Dec 2023