JAKARTA | halojatim.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) total telah menggelontorkan subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi listrik sebesar Rp232,8 triliun hingga Oktober 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp83,4 triliun atau dikeluarkan sebanyak Rp8,3 triliun per bulannya. Di mana diperuntukan untuk 39,6 juta pelanggan untuk subsidi dan Rp48,2 juta pelanggan yang mendapat kompensasi.

“Kemudian berbagai manfaat belanja dinikmati langsung oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Jumat, 24 November 2023.

Bendahara negara ini menjelaskan lebih lanjut, untuk subsidi LPG 3 kg telah dikeluarkan sebanyak Rp52,2 tiriliun atau Rp5,2 t per bulan sebanyak 6,1 juta MT.

Sri Mulyani juga menjelaskan jika, subsidi dan kompensasi BBM Rp957,2 triliun atau Rp8,3 triliun per bulan. Di mana hal ini telah disalurkan untuk 13,2 Rb KL pos subsidi dan 11,48 rb KL di pos kompensasi.

APBN Defisit

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp700 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini terjadi pertama kalinya sepanjang 2023.

Sri Mulyani merinci, pendapatan negara hingga Oktober 2023 mencapai Rp2.240,1 triliun atau tumbuh 2,1% secara year on year (yoy) atau sudah 90,1% dari target .Pendapatan itu berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Pajak telah mencapai Rp1.523,7 triliun setara dengan 88,69%% dari target, melambat dari bulan sebelumnya 5,9% (yoy). Sementara untuk penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp220,85 triliun, 72,84% terhadap target, atau terkontraksi 13,60% yoy.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp494,2 triliun, atau 112% terhadap target dan tumbuh 3,77% secara yoy.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 24 Nov 2023