Pemerintah Kota Surabaya benar-benar memperhatikan warganya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, ada anggaran Rp3.810.800.000 untuk bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah .

Saat menyerahkan bantuan sosial dengan nilai masing-masing Rp200 ribu kepada 15 anggota masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Balai Kota Surabaya, Jumat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa bantuan dalam program jaring pengaman sosial hanya diperuntukkan bagi warga yang belum mendapat bantuan dari Kementerian Sosial serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Kami kan punya data MBR. Jadi, kalau sudah mendapatkan bantuan dari Kemensos tidak boleh lagi diberikan bantuan oleh Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya," katanya.
Kata Eri, ada 25.304 warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya bersinergi untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan kepada 19.054 warga dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kepada 6.250 warga dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau ada warga yang dia mendaftarkan diri, ternyata setelah disurvei oleh Dinas Sosial dia masuk ke dalam data MBR, maka nanti kita akan keluarkan bantuan lagi," kata Eri.

Bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, kata Eri, ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan guna mencegah terjadinya kerumunan yang bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19."Kami buatkan buku tabungan, biar tidak menimbulkan kerumunan," katanya.

Wali Kota juga mengatakan bahwa warga yang merasa layak mendapatkan bantuan bisa menyampaikan usul ke pemerintah kota melalui aplikasi Usul Bansos di laman https://usulbansos.surabaya.go.id/. (*)