GORONTALO - Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Irjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pembangunan di Provinsi Gorontalo supaya bisa bersaing dengan provinsi lain. Karena itu, Kepolisian akan terus menjaga iklim investasi di Gorontalo sehingga investor merasa nyaman dan aman.

"Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian memiliki tugas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Saya ingin menjaga kondusivitas Gorontalo sehingga investor yang ingin masuk merasa aman dan nyaman, tidak terganggu oleh yang lain. Ini tugas kami sebagai Polri untuk menjaga dan mengawal investor," kata Kapolda Pudji dalam sambutannya di acara Forum Group Discussion Nasional yang digelar Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) di Gorontalo pada pertengahan September lalu.

Iklim investasi yang kondusif, menurut Kapolda Pudji, penting bagi Gorontalo. Sebab, Gorontalo saat ini masuk dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. Tanpa pembangunan, Provinsi Gorontalo akan tetap menjadi salah satu provinsi termiskin dan tidak bisa bersaing dengan provinsi lain.

• Waspada, Badai Matahari Raksasa Sedang Meluncur ke Bumi
• IDCloudHost Mendukung Media Lokal pada Local Media Summit 2024
• Timbulkan Sampai Negatif, Ini Pemain Utama Ekspor Pasir Laut Global

Masalahnya, Kapolda Pudji melanjutkan, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil sekali, hanya berkisar Rp500 miliar-Rp700 miliar, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo di kisaran Rp 1,5 triliun. Untuk bisa bersaing dengan provinsi lain, Provinsi Gorontalo tak bisa hanya mengharapkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

"PAD yang hanya Rp500 miliar tidak akan jadi apa-apa. Makanya, saya mendukung Pemda Gorontalo yang ingin menarik investor untuk masuk Gorontalo, untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan daerah di Gorontalo," imbuh Kapolda Pudji.

Menurut Kapolda Pudji, keberadaan suatu usaha di Gorontalo sangat diperlukan. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan pembangunan daerah karena anggaran terbatas. Itu sebabnya, diperlukan investor untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di Gorontalo.

Kapolda Pudji menegaskan, Polda Gorontalo siap mendukung dan mengawal pembangunan Gorontalo supaya bisa bersaing dengan daerah lain. Apalagi, Gorontalo memiliki sumber daya yang sangat besar mulai dari pertambangan emas, perkebunan, dan kehutanan. Kalau seluruh sumber daya itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, Gorontalo akan bisa bersaing dengan provinsi lain.

"Kita ketahui bersama, menarik investor itu sangat sulit. Karena itu, saya ingin kita mengubah mindset kita bahwa Gorontalo hanya punya sedikit anggaran sehingga membutuhkan kucuran dana dari pemerintah pusat maupun investor. Jadi, mari kita sama-sama mengubah mindset kita supaya Gorontalo ini bisa bersaing dengan provinsi lain karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar," imbuh Kapolda Pudji.

Sektor kehutanan merupakan potensi sumber daya alam di Gorontalo yang bisa dikembangkan untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan industri biomassa yang menjadi bagian penting dari proses transisi energi menuju energi baru terbarukan

Investor di Gorontalo

Salah satu investor besar yang sudah menanamkan investasinya di industri biomassa di Gorontalo adalah PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) bersama kedua mitranya, PT Inti Global Laksana (IGL) dan PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Sejak didirikan pada 2019 lalu hingga Juni 2024, BJA telah menggelontorkan investasi senilai Rp1,4 triliun. Sementara BTL dan IGL telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp237,6 miliar dan Rp107,2 miliar hingga Juni 2024.

Kucuran investasi BJA ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi pelet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Atas investasi tersebut, pada Februari 2023 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato memberikan penghargaan kepada BJA atas Prestasi sebagai Perusahaan Penyumbang Realisasi Investasi Terbesar ke-1 di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022.

Kucuran investasi BJA bersama IGL dan BTL tersebut sukses menyerap tenaga kerja sebanyak 1.064 orang. Jumlah tersebut setara dengan 28% dari total tenaga kerja di perusahaan besar di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja lokal di BJA bersama BTL dan IGL mencapai 80% atau 803 orang. Dengan jumlah tenaga lokal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL tercatat sebagai perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal terbesar di Kabupaten Pohuwato.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar mengatakan selain menyerap tenaga kerja, kegiatan usaha BJA bersama kedua mitranya juga telah menyumbang pemasukan untuk pemerintah. BTL telah membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp40 miliar sejak beroperasi hingga tahun 2024.

"Dari angka itu, 60% disalurkan ke pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibagi 30% ke pemerintah provinsi dan sisanya untuk pemerintah kabupaten di mana industri beroperasi. Perusahaan juga menyalurkan CSR," ujar Dikki dalam sebuah diskusi di Gorontalo September lalu.

Sebelumnya Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara memberikan penghargaan kepada BJA sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo. Kontribusi BJA mencapai lebih dari 55% dari total devisa ekspor Provinsi Gorontalo.

Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan mengatakan penghargaan diberikan kepada PT Biomasa Jaya Abadi karena perusahaan tercatat sebagai penyumbang devisa ekspor terbesar di Gorontalo. "Terjadi peningkatan nilai dan jumlah ekspor PT BJA. Kontribusi devisa hasil ekspor PT BJA mencapai Rp200-an miliar untuk 10 kali ekspor sejak awal tahun 2024 sampai pertengahan Agustus 2024," ujar Ade di Manado akhir Agustus lalu.

Kapolda Pudji menegaskan, Polda Gorontalo siap mendukung dan mengawal pembangunan di Gorontalo. Pihaknya juga akan menjaga dan mengawal investasi yang ada di Gorontalo. Apabila ada masalah antara masyarakat maupun perusahaan, Kapolda Pudji meminta agar terjalin komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Sebab, sering kali terjadi sumbatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat yang mengakibatkan anggapan negatif terhadap investasi yang ada.

"Saya siap menjaga menjaga masyarakat, mengawal perusahaan. Itu tugas kami. Untuk itu, kami minta masyarakat maupun perusahaan selalu menjalin komunikasi sehingga tidak ada hambatan di masyarakat Gorontalo," tegas Kapolda Pudji.(*)