Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya rekonsiliasi. Tujuannya agar setiap program jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran di tengah pandemi covid-19

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, rekonsiliasi ini sangat penting karena angka kemiskinan Jatim naik 0,89 persen menjadi 11,09 persen. Angka tersebut sudah melampaui kemiskinan nasional, meski, menurut Khofifah, sudah banyak upaya pengentasan kemiskinan dilakukan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini minus 5,90 atau paling rendah dibanding Jawa Tengah minus 5,94 persen, Jawa Barat minus 5,98 persen, dan DKI Jakarta minus 8,22 persen. ''Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama dengan Dinas Sosial, kemudian pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa berkolaborasi," katanya.

Karena itu, Khofifah meminta kepada para pendamping dan kepala dinas di masing-masing daerah untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi. Sebab, menurutnya masih ada data-data ganda yang harus dibenahi, sehingga penyaluran bisa cepat dan tepat sasaran.

Sementara itu, Jawa Timur di tahun 2020 ini memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp7,570 trilliun untuk 7.724 desa. “BLT-DD kita prediksi bisa mencapai Rp2,3 triliun di Jatim dan itu KPM-nya (keluarga penerima manfaat) mencapai 850 ribu, kalau dari total Dana Desa 7,7 triliun, BLT 31 persen teralokasikan,” papar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Yasin.

Dari 38 kabuptaen/kota, sampai hari ini sebanyak dua kabupaten yang sudah salurkan 100 persen DD, yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung.