Surabaya, Halojatim.com -Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini makin multifungsi.

Selain digunakan untuk pembayaran transaksi nontunai, QRIS juga bisa digunakan untuk pembayaran pajak.

Bahkan sistem pembayaran pajak via QRIS ini sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah di berbagai daerah.

• Jadi Tahun Politik, Gubernur BI Tetap Yakin Nilai Tukar Rupiah Stabil
• Ini Pentingnya Peran Asesor Kompetensi dalam Mewujudkan SDM Berkualitas
• Angkat Topik Digitalisasi Desa, Bupati Banyuwangi berhasil Selesaikan Studi Magisternya di FISIP Unair

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Layanan pembayaran non tunai dan hanya menggunakan ponsel itu sudah bisa dilakukan di 475 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah (Pemda) yang ada di Indonesia.

"Jadi kurang lebih 88 persen, ini daerah yang sudah menggunakan QRIS," katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 pada Selasa, 30 Januari 2024.

Perry juga menyebut, QRIS juga bisa dipakai untuk retribusi dan juga untuk belanja pemerintah daerah. Melalui integrasi kelayanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah.

Hal ini diakui Perry sebagai upaya percepatan dan perluasan transaksi keuangan peerintah daerah. Di mana QRIS sebagai alat mengefisienkan pengumpulan pajak daerah.

Meski demikian Pemda yang belum menggunakan QRIS bukan berarti belum terelektronifikasi. Perry menyebut elektronifikasi tersebut sebenarnya bermacam-macam bisa melalui penggunaan ATM, QRIS dan pemakaian rekening pemerintah daerah

Adapun Bank Indonesia mencatat, nominal transaksi QRIS tumbuh 130,01% (yoy) dan mencapai Rp229,96 triliun pada 2023. Jumlah pengguna QRIS juga meningkat yakni tembus 45,78 juta. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada jumlah merchant 30,41 juta yang sebagian besar merupakan UMKM.