SURABAYA I halojatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat pencapaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, sebanyak 17.940 warga Jatim berhasil terentaskan dari kemiskinan, atau setara penurunan 0,29 persen (year-on-year).

“Angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti nyata dari kerja keras bersama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Jawa Timur,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dengan capaian tersebut, tingkat kemiskinan Jatim kini berada di angka 9,50 persen, menurun dari 9,79 persen pada Maret 2024. Total penduduk miskin saat ini tercatat sebanyak 3.836.520 jiwa. Khofifah menyebut Jatim sebagai provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Jawa, setelah Jawa Tengah.

Bahkan, Jatim memberikan kontribusi 8,96 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dalam periode September 2024 hingga Maret 2025, menjadikannya kontributor keempat terbesar secara nasional. Penurunan terbesar tercatat di wilayah pedesaan, yakni sebesar 0,44 persen poin (setara 105.290 jiwa), sementara di perkotaan turun 0,12 persen poin (1.510 jiwa).

Disparitas tingkat kemiskinan antara desa dan kota pun makin mengecil, dari 7,59 persen (2019) menjadi 5,86 persen (2025). Tak hanya itu, beberapa indikator lain juga menunjukkan perbaikan: Gini Ratio turun dari 0,373 menjadi 0,369, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,480 menjadi 1,414, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,310 menjadi 0,294.

"Artinya, rata-rata pengeluaran warga miskin makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan antarwarga miskin juga menurun. Ini indikasi bahwa program perlindungan sosial kita sudah lebih tepat sasaran,” kata Khofifah.

Komoditas utama yang memengaruhi garis kemiskinan antara lain beras, rokok, dan telur ayam ras. Sementara dari sisi nonmakanan, penyumbang utama adalah biaya perumahan, bahan bakar, dan listrik.

“Sebagai daerah penghasil tembakau, konsumsi rokok oleh warga miskin masih tinggi. Sebagian besar petani tembakau berasal dari kelompok Desil 1–4. Ini menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, sehingga rokok tetap menjadi komponen utama dalam garis kemiskinan,” jelasnya.

Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, alokasi bantuan sosial (bansos) dari APBN 2025 untuk Jatim mencapai Rp12,135 triliun bagi 3,3 juta lebih keluarga penerima manfaat. Sementara dari APBD Jatim, total bantuan sosial mencapai Rp180,42 miliar. Atas keberhasilan ini, Pemprov Jatim kembali menerima Dana Insentif Fiskal senilai Rp6,21 miliar pada 2023 dan Rp6,24 miliar pada 2024 dari pemerintah pusat atas kinerja pengurangan kemiskinan ekstrem. Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi.

“Kami akan terus menghadirkan program berkelanjutan yang efektif, dan berharap semangat gotong royong di masyarakat terus hidup untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jatim,” pungkasnya. (*)