SURABAYA I halojatim.com - Kabar gembira bagi Sebanyak 24 ribu pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau outsourcing (OS) &nbsp;di Pemerintah Kota Surabaya. Mereka tetap dipertahankan meski pemerintah pusat telah menghapus non-ASN di seluruh pemerintah daerah mulai 2023.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyetujui usulan Pemkot Surabaya untuk memberdayakan tenaga non-ASN meski harus mengacu pada sejumlah peraturan. "Saya mengatakan tidak bisa kalau ini (non-ASN) dihapus. Kalau dihapus maka otomatis akan meningkatkan pengangguran di Kota Surabaya, sehingga saya pertahankan tenaga itu," kata Eri.Dia mengatakan bahwa pada 2021, Pemkot dan DPRD Surabaya sudah mendapat peringatan keras dari pemerintah pusat. Ini karena jumlah tenaga OS di Kota Surabaya yang mencapai 24 ribu orang lebih.Namun demikian, Eri megatakan &nbsp;dari situlah baru disadari ternyata selama ini kebijakan yang diterapkan pemkot kurang pas karena pegawai di lingkup pemerintah yang ada adalah tenaga ASN dan non-ASN, maka pembayaran gajinya mengacu pada sejumlah peraturan. Untuk tenaga non-ASN, kata dia, besaran gaji mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023."Jadi yang diacu bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, tetapi yang diacu Peraturan Menteri Keuangan, termasuk Perpres dengan bahasa honorarium. Nah, honorarium ini disesuaikan dengan kelulusan, ada SD, SMP, dan SMK itu beda-beda," kata dia.Namun, kata &nbsp;dia, apabila pemkot mengikuti acuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka otomatis harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan bukan honorarium. Jika mengikuti aturan tersebut, secara otomatis pemkot juga mengacu pada Peraturan Kemenpan RB bahwa pegawai outsourcing harus dipihakketigakan pada tahun 2023."Ya legrek (hancur) warga Surabaya kalau dipihakketigakan, bisa tidak menerima Rp3 juta, tapi Rp1 juta. Pabrik saja ada yang tidak sampai UMK. Jadi, saya tidak rela wargaku begitu, maka saya bertahan meminta tetap ada itu," kata dia.Dia juga mengatakan bahwa dalam Surat Kemenpan RB tersebut, ke depan tenaga non-ASN Pemkot Surabaya akan terbagi dalam dua kategori, yaitu penunjang dan non-penunjang. Kedua kategori ini pun telah ditentukan perhitungan besaran gajinya berdasarkan Surat Kemenpan RB."Nilainya sudah ditentukan. Jadi tidak benar kalau (tenaga penunjang) gajinya turun Rp700 ribu. Karena (per bulan) Rp3,7 juta ditambah gaji ke-13, berarti kalau dihitung ketemunya dalam satu bulan dapatnya sekitar Rp4 juta," kata dia. (*)

ASN Kota Surabaya upacara di depan Balai Kota Surabaya

A-ASN.jpg

Kabar gembira bagi Sebanyak 24 ribu pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau outsourcing (OS)  di Pemerintah Kota Surabaya. Mereka tetap dipertahankan meski pemerintah pusat telah menghapus non-ASN di seluruh pemerintah daerah mulai 2023.

PEMKOT SURABAYA PERTAHANKAN 24 RIBU PEGAWAI NON-ASN