Halojatim.com– Stok beras secara nasional masih sangat mencukupi untuk kebutuhan pangan masyarakat.

Stok beras di daerah juga masih surplus, sehingga kebutuhan beras bisa dipenuhi.

Tercatat sudah 857 ribu ton juga telah tersalurkan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

• KOTA SURABAYA PUNYA DUA RUMAH POMPA BARU UNTUK ATAS BANJIR
• Ini Penyebab Bukalapak Merugi hingga Rp776 Miliar
• enggunaan Air Tanah yang Harus Izin Menteri ESDM

Badan Pangan Nasional pastikan cadangan beras pemerintah (CBP) aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dalam rangka intervensi stabilitas pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyebutkan stok CBP di gudang Bulog saat ini cukup sehingga intervensi dalam bentuk bantuan pangan.

Cadangan pangan pemerintah baik di pusat maupun daerah merupakan faktor penting yang harus dipenuhi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Presiden Joko Widodo menegaskan walaupun daerah mengalami surplus pangan, cadangan pangan harus tetap diadakan untuk mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat.

"Sebetulnya di Provinsi Sumbar ini surplus (padi), tapi apapun yang namanya cadangan pangan itu harus ada. Oleh sebab itu, kita liat tadi di gudang Bulog Sumbar cadangan pangannya ada." ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers seusai meninjau Gudang Bulog Rawang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Arief mengatakan pihaknya telah melakukan perhitungan yang cermat terkait pengadaan beras dalam rangka pemenuhan stok CBP. Saat ini Badan Pangan Nasional dapat menyalurkan bantuan pangan tahap kedua dan berencana untuk terus melanjutkan proses tersebut guna membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Dengan penyaluran bantuan pangan tersebut, kenaikan inflasi khususnya beras diharapkan dapat ditekan. Beras sendiri merupakan komoditas pangan yang memiliki andil signifikan dalam dinamika inflasi. Bantuan beras tahap kedua dimulai sejak September 2023 dan sudah mencapai 402.000 ton atau 66,85% dari target. Bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yang jumlahnya mencapai 21.353 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Bantuan pangan berupa 10 kg beras tersebut akan didistribusikan selama tiga bulan, yaitu September, Oktober, dan November 2023.

Mengingat peran penting bantuan pangan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan untuk memperpanjang program bantuan tersebut hingga Desember 2023.

Selain itu, Arief menyebut selain bantuan pangan, upaya lain juga terus dilakukan termasuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah mencapai 857.000 ton. Bantuan tersebut disalurkan ke berbagai pasar, termasuk pasar induk, pasar tradisional, dan ritel modern.