Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, “Sebagaimana yang tertuang dalam SKB Empat Menteri, semua satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi saya himbau untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas. Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orang tua murid yang dipaksa.

Orang tua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema “Rindu Pembelajaran Tatap Muka” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),Kamis(1/4/2021).

Menurut keterangan Nadiem Makarim, sekitar 20 hingga 22 persen sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sudah mulai melakukan PTM terbatas dan sudah hampir 85% sekolah-sekolah di negara- negara di kawasan Asia Pasifik sudah kembali melaksanakan PTM secara penuh.

“Saya mengajak kita semua untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi Covid-19.Satu-satunya opsi, kita harus melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi,” tegas Nadiem Makarim.

Dari sisi kesiapan sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi kesiapan PTM secara menyeluruh. Pertama akselerasi vaksin yang diprioritaskan kepada guru dan tenaga kependidikan. “Presiden sudah berkomitmen agar semua guru, dosen dan tenaga kependidikan kita selesai divaksinasi akhir Juni hingga Juli tahun ini,” terang Nadiem Makarim.

Pernyataan Nadiem Makarim diperkuat juga Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. “Apa yang disampaikan Menteri Nadiem benar sekali, bukan berarti sekolah harus menunggu bulan Juli, tapi ketika guru sudah divaksinasi maka sekolahnya sudah mulai bisa PTM terbatas,” terangnya.

Menurut data terakhir Kementerian Kesehatan yang dihimpun Rabu (31/3/2021), sudah 550 ribu guru dan tenaga pendidik yang telah divaksinasi. “Harapannya sampai akhir Juni semua guru dan dosen di seluruh Indonesia sudah divaksinasi semua, jumlahnya sekitar 5,5 juta, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga semua sekolah bisa memulai PTM terbatas,” terang Nadiem Makarim.

Lebih lanjut Dede juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya di daerah Bogor. “Baru saja kami bertemu dengan para guru, kepala sekolah dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dari data yang dipaparkan Pemkab Bogor, 85% orang tua menginginkan PTM. Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa sekolah di kabupaten Bogor di awal Maret ini dan sudah diverifikasi ada 170 yang siap menjalankan PTM Terbatas,” terangnya.

Komisi X pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan suasana belajar mengajar secara tatap muka, dalam arti mengembalikan semangat untuk kembali sekolah.

“Kita harus bergerak cepat, berani, tapi hati-hati juga dalam mengambil tindakan. Kami yakin dengan kedisplinan yang kuat kita pasti bisa melaksanakan PTM terbatas dengan aman,” tutup Nadiem Makarim.