Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus memberikan perhatian soal kependudukan. Kini, dia meminta pemerintah kabupaten/kota anggarkan pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

"Saya harap di P-APBD tahun ini sudah bisa dibahas (oleh masing-masing Pemda), supaya penggunaan alat ini segera bisa terintegrasi di seluruh kabupaten/kota se-Jatim," katanya Jumat (31/1/2020).

ADM adalah terobosan Kemendagri dalam mendigitalisasi layanan kependudukan. Dengan alat ini, dokumen kependudukan bisa dicetak dalam waktu tidak lebih dari 1,5 menit sehingga layanan semakin mudah dan cepat.

Hanya , mesin ADM ini tidak disediakan secara cuma-cuma oleh Mendagri. Alat ini harus dibeli oleh masing-masing pemda setempat melalui e-katalog. Harganya antara Rp 150 juta sampai Rp200 juta per unit.

Alat pencetak e-KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga secara mandiri ini bisa berfungsi seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan beroperasi selama 24 jam. Terobosan yang memungkinkan masyarakat bisa mengakses layanan kependudukan dan catatan sipil setiap waktu sesuai kebutuhan ini akan menjadikan Jawa Timur menjadi provinsi cerdas (smart province).

"Kalau semua kabupaten/kota sudah menerapkan, nantinya tidak hanya kabupaten/kotanya yang menjadi smart city tetapi provinsi Jatim juga akan menjadi smart province," kata Khofifah.

Menurutnya, sudah ada sepuluh daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project (proyek percontohan) penerapan ADM. Yang sudah siap melayani adalah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Jombang.

Keberadaan mesin ADM ini, ujar Khofifah, adalah jawaban atas sejumlah permasalahan layanan Dukcapil di Jatim. Sama halnya dengan pencetakan e-KTP, akta kelahiran juga dokumen penting yang pencetakannya perlu dipercepat dan dipermudah.

Khofifah mengatakan, masih ada beberapa catatan sejumlah daerah di Jatim yang pengurusan akta kelahirannya perlu ditingkatkan. "Akta kelahiran itu seperti SIM buat anak-anak, supaya mereka bisa meraih profesi yang dikehendaki," jelasnya.

Misalnya profesi TNI, Polri, Kejaksaan, ASN juga kehakiman, proses pelamarannya selalu membutuhkan akta kelahiran. Karena itu, melalui ADM, Khofifah berharap pencetakan akta jadi lebih mudah, cepat, dan gratis.

Mantan Menteri Sosial ini juga menyampaikan, program east java information super coridor (EJISC) yang digagas Pemprov Jatim juga bisa mendukung layanan ADM di Jatim. EJISC sudah memuat data kesehatan, pendidikan jugua data sosial. Integrasi data ini akan mempercepat berbagai layanan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim. (*)