JAKARTA, Halojatim.com - Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Keuangan segera melunasi tagihan Bulog sebesar Rp16 triliun.

Belasan triliunan ini hingga kini belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menjelaskan soal mekanisme pembayaran utang tersebut.

• Ajarkan Siswa SMA Siap Kerja dengan Pelatihan Perhotelan
• JUARA DUNIA JUNIOR TAK SABAR DEBUT DI TURNAMEN SUPER 300
• Grab dan OVO Donasi Rp3,5 Miliar untuk Gaza

Menurut Sri Mulyani, saat ini mekanisme penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan kepada pihak Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilakukan pembayaran setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita," katanya dalam konferensi pers PDB pada Senin, 6 November 2023.

Bendahara negara ini memastikan, meskipun masih menunggu audit BPKP, Bulog dan Bapanas tidak perlu khawatir terhadap masalah impor atau penyaluran beras karena sudah mendapatkan pendanaan dari perbankan yang bisa ditagihkan ke pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 6 November 2023. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar tagihan Bulog sebesar Rp16 triliun segera dilunasi.***

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Yunike Purnama pada 07 Nov 2023