SURABAYA | halojatim.com – Kantor Wilayah (Kanwil) IV Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) berinisiatif melakukan pengawasan di beberapa SPBU di Surabaya.

KPPU juga akan memberikan advokasi terhadap Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus terkait rencana implementasi kebijakan pembatasan penjualan BBM subsidi (pertalite dan biosolar).

Ini dilakukan untuk langkah antisipasi walaupun Jawa Timur saat ini belum masuk dalam salah satu dari 11 wilayah yang menjadi uji coba tahap pertama terkait pendaftaran kendaraan roda empat melalui aplikasi MyPertamina untuk bisa membeli pertalite atau biosolar.

Ratmawan Ari Kusnandar, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV KPPU mengatakan inisiatif ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menginginkan BBM subsidi yang tepat sasaran.

Baca Juga :

• https://halojatim.com/read/rp-32-juta-buat-peraih-emas-porprov-1-1-1
• https://halojatim.com/read/layakkah-ganja-medis-dilegalkan-ini-kata-pakar-hukum-islam-1
• https://halojatim.com/read/tuntas-embarkasi-surabaya-berangkatkan-16-835-jch

"KPPU sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengelola energi tak terbaharukan ini secara efisien, termasuk memastikan agar subsidi pemerintah benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang layak menerimanya," tegas Ari.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan hasil diskusi dengan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, ada tiga catatan dari Kanwil IV KPPU.

Pertama antusiasme masyarakat dalam merespon upaya pendataan ini sebaiknya dapat diimbangi dengan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya bagi yang memerlukan pendampingan dalam pengisian form digital dan perolehan/penggunaan QR Code yang akan digunakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

Kedua, data masyarakat yang diperoleh melalui proses pendataan ini diharapkan tidak digunakan sebagai alat bersaing tidak sehat pada pasar penyedia jasa sistem pembayaran digital maupun aplikasi digital lainnya.

Ketiga, penggunaan aplikasi MyPertamina dalam mendukung program subsidi tepat sasaran ini diharapkan tidak menambah beban masyarakat dalam bentuk pembebanan biaya tertentu serta tetap memberikan keleluasaan masyarakat untuk memilih metode pembayaran BBM bersubsidi baik dalam bentuk tunai, kartu debit, kartu kredit atau penyedia jasa sistem pembayaran lain sesuai preferensi masyarakat.

Menyikapi upaya inisiatif Kanwil IV KPPU ini, pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang diwakili Adiep selaku Sales Manager Area mengapresiasi apa yang dilakukan KPPU.

Dia juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi. "Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Kanwil IV KPPU untuk menjelaskan secara komprehensif program pendataan ini, termasuk atas masukan yang diberikan kepada kami," ungkap Adiep.

Selanjutnya Kanwil IV KPPU berharap agar Pertamina dapat senantiasa menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha dan kemitraan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008.

"Melalui upaya Advokasi ini kami berharap Pertamina dapat menjadi row model pelaku usaha yang menjadikan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat sebagai budaya korporasinya," harap Ari.