SURABAYA I halojatim.com - Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto-Surabaya kembali dihidupkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur telah membuka proses pendaftaran secara daring kegiatan dalam rangka Hari Jadi Ke-78 provinsi setempat sekaligus Hari Pahlawan 2023 itu.

"Pendaftaran dibuka hari ini sampai 3 November 2023 melalui laman 'gjppemprovjatim.com'," kata Kepala Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro di Surabaya.

Gerak jalan digelar kembali setelah sempat vakum tiga tahun akibat pandemi Covid-19. Diprediksi sekitar 12 ribu peserta akan mengikutinya.

Dijadwalkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membuka bendera start pada 4 November 2023 di Lapangan Surodinawan Kota Mojokerto. Rutenya dimulai dari Lapangan R. Wijaya di Jalan Raya Surodinawan, kemudian ke Jalan Tri Buana Tungga Dewi, Jalan Brawijaya, Jalan Kiai Wachid Jasyim, Jalan Bhayangkara, Jalan Gajah Mada, Jalan Raya Ajinomoto lalu menuju depan Pabrik Ciwi hingga ke Pasar Krian Sidoarjo yang menjadi lokasi Pos I.

Berikutnya peserta bergerak ke Jalan Trosobo, Jalan Raya Kletek, serta Jalan Sepanjang sekaligus dijadikan sebagai Pos II sebelum memasuki wilayah Kota Surabaya.

Selanjutnya, peserta melintasi Jalan Karang Pilang, Jalan Gunung Sari, Jalan Joyoboyo, depan Kebun Binatang Surabaya, Jalan Diponegoro, Jalan Pasar Kembang, Jalan Kedung Doro, Jalan Blauran, Jalan Bubutan, Jalan Pahlawan, Jalan Kebon Rojo, lalu garis akhir di Tugu Pahlawan Surabaya.

Kategori pesertanya, kata dia, terdiri dari perorangan putra dan putri, kelompok pelajar, kelompok umum, kelompok TNI/Polri, serta beregu umum. Ali mengatakan kepada peserta tidak mengenakan atribut-atribut berbau politik, seperti seragam partai, seragam caleg maupun calon presiden dan wakil presiden.

"Kami juga melarang peserta membawa atribut atau bendera dari perguruan silat tertentu," kata mantan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim tersebut.

Sementara itu, terkait pengamanan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Intelkam Polda Jatim, termasuk dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang terlibat, yaitu Pemkot Mojokerto, Pemkab Mojokerto, Pemkab Sidoarjo serta Pemkot Surabaya. (*)