SOLO, Halojatim.com - Para kandidat yang bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hingga saat ini belum banyak membahas soal isu kepentingan kelompok penghayat kepercayaan.

Calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) dinilai sangat hati-hati untuk memberi perhatian pada kelompok ini lantaran adanya stigma.

• UMP Ditolak Serikat Pekerja, Kadin Minta Akhiri Politisasi
• WHO Tetapkan Kesepian Sebagai Ancaman Kesehatan Global
• Setelah Ribuan Warga Palestina Gugur, Israel Baru Sepakati Genjatan Senjata
• LAZISNU PWNU DAN PCNU SE-JATI SERAHKAN BANTUAN RP 2,6 MILIAR KE PALESTINA

Hal itu disampaikan Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Samsul Maarif di sela acara The 5th International Conference on Indigenous Religions yang digelar di PUI Javanologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu, 22 November 2023.

Menurut Anchu, sapaan akrabnya, penghayat kepercayaan selama ini masih sulit terlepas dari stereotipe sesat, primitif hingga syirik. Hal itu lantaran mereka memilih memeluk keyakinan di luar enam agama yang diakui negara. “Padahal agama-agama leluhur atau agama lokal sejatinya sudah lama eksis di Nusantara,” ujar Anchu.

Pandangan diskriminatif tersebut dinilai membuat penghayat kepercayaan tak berharap banyak pada Pemilu maupun Pilpres 2024. Hal ini lantaran kontestasi tersebut dianggap cenderung fokus pada elektoral alih-alih demokrasi substantif yang turut menghadirkan ide atau gagasan seputar kelompok minoritas.

“Sejauh ini kami belum melihat para kandidat di Pilpres mengangkat soal isu yang dihadapi para penghayat kepercayaan, pelestari budaya, dan masyarakat adat. Mungkin mereka takut dampak elektoralnya bakal negatif apabila memberi perhatian pada kelompok ini," ujar Anchu.

Presidium Majelis Luhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa Indonesia (MLKI) Solo Gress Raja mengatakan Pemilu 2024 mestinya dapat menjadi harapan baru untuk mengikis diskriminasi bagi masyarakat adat maupun penghayat kepercayaan.

Pesta demokrasi itu diharapkan dapat benar-benar menempatkan kembali adat sebagai tatanan hidup bersama. “Pemilu harus memikirkan masyarakat adat dengan segala atributnya. Akar Indonesia adalah masyarakat adat,” ujar penghayat kepercayaan Salika Suku Lio itu.

Sebagai informasi, International Conference on Indigenous Religions merupakan gelaran yang diinisiasi Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions (ICIR) “Rumah Bersama”. Konferensi internasional kelima ICIR tersebut mengangkat tema “Democracy of the Vulnerable”. Konferensi berlangsung selama dua hari, 22-23 November 2023, dengan dimeriahkan panel-panel diskusi, workshop hingga pentas budaya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 23 Nov 2023