BUKAN SURABAYA, DAERAH YANG INFLASINYA TERTINGGI DI JATIM

Andri - Selasa, 02 Januari 2024 21:50 WIB
Kabupaten Banyuwangi menjadi daeeah dengan inflasi terendah

SURABAYA I halojatim.com - Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat inflasi gabungan delapan kota di wilayah tersebut, secara bulanan (m-to-m) pada Desember 2023 sebesar 0,29 persen. Artinya turun 0,02 persen dibanding November 2023, yang tercatat sebesar 0,31 persen.

Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Zulkipli saat menyampaikan Berita Resmi Statistik mengatakan inflasi tersebut juga lebih rendah dibanding inflasi bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Desember 2022 yang mencapai angka 0,60 persen. "Ini berbeda dengan Desember tahun-tahun sebelumnya yang selalu lebih tinggi dibanding dengan November," katanya.


Sedangkan jika dilihat per kota, katanya, maka Kabupaten Sumenep merupakan daerah dengan inflasi tahunan tertinggi yang mencapai 5,08 persen disusul Surabaya dengan inflasi 3,03 persen. Sedangkan yang terendah ialah Kabupaten Banyuwangi dengan angka inflasi sebesar 2,15 persen.


Selain itu, Inflasi gabungan 8 Kota IHK Jawa Timur pada Desember 2023 tersebut baik menurut tahun kalender (y-t-d) maupun tahunan (y-o-y) adalah sebesar 2,92 persen. "Sedikit lebih rendah jika di banding dengan target yang dicanangkan Bank Indonesia yaitu berkisar 3,0±1 persen," katanya.

Zulkipli mengatakan, jika dilihat berdasarkan kelompok secara bulanan pada Desember 2023, pengeluaran yang tertinggi ada di komponen makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 0,76 persen.


"Tiga komponen terbesar di kelompok makanan, minuman dan tembakau memiliki andil inflasi sebesar 0,1839 persen, disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,46 persen dan andil inflasi sebesar 0,0337 persen serta pakaian dan alas kaki dengan inflasi sebesar 0,39 persen dengan andil inflasi sebesar 0,0199 persen," katanya.


Zulkipli berharap, data yang telah disampaikan melalui berita resmi statistik BPS Jatim tersebut bisa dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan pada 2024. (*)

Editor: Andri
Tags #ekonomi jatimBagikan

RELATED NEWS