KEDIRI | halojatim.com - Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur menarget angka stunting bisa menurun hingga 13,5 persen pada 2024 mendatang.

Pemerintah pusat sendiri melalui Perpres 72/2021, menarget pada 2024 angka stunting menjadi 14 persen.

Kaper BKKBN Jatim, Maria Ernawati mengatakan menurunkan angka stunting harus bertahap melalui target tahunan, istilahnya Gendon Ngindit.

Pada 2022 di Jawa Timur prevalensi stunting bisa 23 persen, di 2023 bisa 16 persen dan di 2024 di posisi 13,5 persen.

"Kita harus bersinergi, berharmonisasi, konvergen dilakukan dan diimplementasikan,” ujar Erna di acara Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Kebijakan dan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting di Kediri, Senin (23/5/2022).

Erna menerangkan, sosialisasi penting tapi pelaksanaan dari hulu juga tidak kalah penting. Sesuai Perpres no 72 tahun 2021, pelaksanaan melalui hulu.

"Kita mendampingi keluarga, remaja, calon pengantin, ibu hamil, PUS (Pasangan Usia Subur). Kita memberikan edukasi dan pemahaman kepada remaja calon pengantin bahwa program ini bukan hanya program pemerintah tapi program untuk rasa memiliki keluarga,” terang Erna.

BKKBN Jatim juga telah membentuk Tim Pengendali DAK (Dana Alokasi Khusus). Tim Pengendali DAK membantu Kabupaten Sidoarjo dalam usulan mempunyai Balai Penyuluhan KB di 2023. Selain itu Kaper BKKBN Jatim menerangkan ada isu di sela BKKBN sebagai pengelola program Bangga Kencana.

"Berbicara stunting sangat sensitif. Dalam pengelolaan stunting kita perlu sangat berhati-hati, perlu satu pendekatan khusus sesuai kearifan lokal. Stunting bukan hanya angka, tetapi kita mempunyai pekerjaan yang berat bagaimana kita bisa membangun generasi lebih unggul sesuai harapan pemerintah di 2045 Indonesia emas,” katanya.