JAKARTA | halojatim.com - Pemilihan Umum di Papua menghadapi tantangan serius terkait distribusi logistik dengan biaya yang mencapai Rp150 juta per Tempat Pemungutan Suara (TPS).&nbsp;Kabupaten Mamberamo Raya menjadi sorotan utama dengan alokasi dana distribusi tertinggi mencapai Rp10 miliar. Tantangan utamanya adalah lokasi TPS yang terpencil dan memerlukan transportasi khusus."Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," Ungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon, Dilansir Antara, Selasa, 30 Januari 2024.Steve Dumbon mengungkapkan faktor-faktor utama yang menyebabkan biaya tinggi tersebut, Kendala tersebut mencakup penyewaan pesawat, helikopter, dan perahu motor yang harus diangkut dengan berjalan kaki selama tiga hari. Hal ini mencerminkan situasi geografis Papua yang sulit diakses dan memerlukan upaya ekstra dalam penyediaan logistik pemilihan umum.&nbsp;Meskipun biaya distribusi tinggi, pemerintah setempat berkomitmen untuk memastikan setiap warga dapat memberikan suara dengan menyediakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi geografis unik Papua.&nbsp;Dengan demikian, penanganan logistik menjadi fokus utama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di wilayah tersebut.Meskipun saat ini logistik pemilihan masih berada dalam tahap pengepakan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten dan kota baru saja menerima formulir-formulir yang diperlukan, Steve Dumbon menegaskan bahwa proses distribusi akan melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga.&nbsp;Dalam upaya untuk menjalankan operasi distribusi dengan efisien, KPU membuka peluang bagi perusahaan yang ingin berkontribusi dalam penyediaan logistik tersebut.Steve Dumbon mengundang perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proses distribusi logistik pemilihan umum di Papua untuk mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI, yang dikenal sebagai Sistem Informasi Logistik (Silog).&nbsp;“Dengan melibatkan pihak ketiga, diharapkan bahwa distribusi logistik dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien”, tambah Steven.Wilayah kerja KPU Papua melibatkan sembilan kabupaten dan kota, termasuk Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen, serta Kepulauan Yapen.&nbsp;Kerjasama antara KPU dan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi diharapkan dapat mengatasi tantangan distribusi di wilayah yang melibatkan akses sulit seperti Mamberamo Raya, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Papua.Dengan tantangan distribusi logistik yang kompleks ini, KPU Papua berharap adanya dukungan dan kontribusi dari perusahaan untuk memastikan kelancaran proses pemilu di wilayah tersebut.&nbsp;Proses distribusi yang melibatkan transportasi khusus dan berjalan kaki selama beberapa hari menunjukkan komitmen tinggi untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berlangsung di Papua.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tantangan-distribusi-logistik-pemilu-di-papua-biaya-rp-150-juta-rp-10-miliar-per-tps">www.trenasia.com</a> oleh Muhammad Imam Hatami pada 30 Jan 2024&nbsp;</blockquote>

pemilu-2024.jpg

JAKARTA | halojatim.com - Pemilihan Umum di Papua menghadapi tantangan serius terkait distribusi logistik dengan biaya yang mencapai Rp150 juta per Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Biaya Distribusi Logistik Pemilu di Papua Rp150 Juta hingga Rp10 Miliar per TPS