JAKARTA | halojatim.com – Badan Pangan Nasional atau Bapanas membeberkan bahwa perintah perpanjangan bantuan sosial (bansos beras) hingga Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemilihan umum (Pemilu 2024).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, perpanjangan bansos dari Januari hingga Juni 2024 itu murni kepedulian pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan di bawah minimal.

Kebijakan Presiden Jokowi memperpanjang bansos itu kurang disambut positif oleh publik lantaran waktunya mendekati Pemilu 2024. Terlebih putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Namun, Arief sapaan akrabnya, pihaknya siap memastikan gelontoran bansos itu akan tepat sasaran dan sama sekali tidak ada muatan politis.

“Melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kami pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Minggu, 19 November 2023.

Selain untuk mendongkrak daya beli masyarakat, kata Arief, bansos tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi mundurnya panen raya sekitar 1-2 bulan dari waktu yang seharusnya, yakni pada Maret dan April 2024.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai persiapan menuju 2024. Sebagian dari cadangan tersebut akan dialokasikan sebagai bantuan pangan beras untuk sekitar 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Asal tahu saja, data bansos KPM itu berasal dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Oleh sebab itu, Arief sangat yakin bantuan tersebut tidak akan salah sasaran.

Malah menurutnya, distribusi bantuan KPM dapat berkontribusi untuk meredam harga beras di tingkat konsumen dan menjaga stabilitas inflasi nasional. Walaupun begitu, Arif menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan terhadap harga di tingkat petani, meski sebagian besar CBP bersumber dari impor.

“Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras," kata dia.

Bansos dan Inflasi

Pemerintah telah menggelontorkan bansos beras sepanjang 2023 ini sebanyak dua kali, yakni pada April dan September 2023. Arief menjelaskan dua tahap itu jika di crosscheck dengan data Badan Pusat Statistik berhasil mengendalikan angka inflasi harga beras.

Asal tahu saja, bansos beras tahap pertama yang diberikan mulai April hingga Juli 2023 berhasil mengendalikan tingkat inflasi harga beras. Merujuk data BPS, inflasi berasa pada Februari 2023 yang mencapai 2,6% terus menurun hingga Juli 2023.

Situasi serupa terjadi pada penyaluran bantuan sosial pangan tahap kedua, dimulai dari September 2023. Data BPS juga menunjukkan tingkat inflasi bulanan komoditas beras bulan September sebesar 5,61% turun menjadi 1,72% pada Oktober 2023.

Sementara itu, terkait soal panen raya, BPS juga mencatat bahwa selama dua tahun terakhir, hal itu Maret dan April. Merujuk data, produksi beras pada panen raya pada Maret 2022 mencapai 5,49 juta ton, sementara pada April 2022 mencapai 4,45 juta ton.

Menurut Arief, pola panen raya yang serupa juga terjadi pada tahun ini. Hal itu ditunjukkan oleh data BPS bahwa produksi beras pada Maret 2023 mencapai 5,13 juta ton dan pada April 2023 mencapai 3,66 juta ton.

“Ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok CBP untuk bantuan pangan beras selama enam bulan di 2024, kami estimasi memerlukan total 1.320.244 ton,” tutup Arief.