Pemkot Surabaya terus bergerak melawan Covid-19. Salah satunya dengan memberikan seperangkat alat rapid test untuk 23 rumah sakit rujukan maupun non rujukan di Kota Pahlawan.

Alat rapid test itu merupakan pemberian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai disalurkan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar alat tersebut diperuntukkan khusus bagi pasien.

“Bukan untuk tenaga kesehatan (nakes), karena nanti akan saya ajukan khusus untuk tenaga medis,” kata wanita yang akrab disapa Risma ini.

Pihak rumah sakit juga diminta mendata seluruh karyawan di rumah sakit, mulai dari jumlah nakes, petugas kebersihan, bahkan sampai dengan sopir. Jika alat rapid test yang diajukan sudah datang, para nakes akan melakukan tes secara mandiri di rumah sakit masing-masing.

“Saya ajukan dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu yang melakukan (rapid test) mandiri. Saya beri bahannya,” kata Risma.

Masing-masing rumah sakit juga diminta membuat laporan penerimaan dan pengalokasian alat rapid test secara jelas dan rinci. Kata Risma, bantuan alat rapid test ini harus dipertanggungjawabkan dengan jelas karena dananya bersumber dari uang rakyat. Rumah sakit harus melampirkan data diri pasien lengkap, foto tiap pasien yang melakukan rapid test dan waktu penerimaan bantuan.

“Ini karena uangnya rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dengan laporan jelas, yang memberi pasti senang,” kata Risma.

Adapun 23 rumah sakit yang menerima bantuan alat rapid test itu di antaranya RS Adi Husada Kapasari, RSAL dr. Ramelan, RS Al Irsyad, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), RS Bhakti Rahayu, RS Brawijaya, RS Graha Medika, RSI A. Yani, RSI Jemursari, RS Mata Undaan, RS MMC, RS Muji Rahayu, RS Perdana Medika, RS TNI AU Sumitro, RS William Booth, RS Mata Masyarakat Jatim, RSIA Kendangsari, RSIA Nur Ummi Numbi, RS Paru Karang Tembok, RSIA Putri, RS Bunda, RSIA Kendangsari, dan RS dr Oepomo