SURABAYA I halojatim.com - Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya di 2024. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun 2024 sudah masuk di dalamnya.

"RAPBD 2024 diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat menyerahkan Nota Keuangan RAPBD 2024 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa.

Prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) juga jadi perhatian utama Wali Kota Eri menyatakan setelah nota keuangan diserahkan, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya RAPBD tahun 2024 disahkan.

"Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara) ini segera disepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya," katanya.

Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp10,8 triliun. Penghitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun 2023 sekitar Rp225 miliar.

"Silpa Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena Silpa semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat," katanya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun," katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkroscek data warga miskin milik pemkot dengan data di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas itu merupakan hasil registrasi sosial ekonomi (regsosek) oleh BPS tahun 2023.

"Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan regsosek dari BPS, jadi kita samakan datanya. Kami akan berikan pekerjaan, kami sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti," katanya. (*)