SURABAYA I halojatim.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jatim 2024 senilai Rp33,2 Triliun. Untuk itu, dia menargetkan tujuh prioritas pembangunan.

Khofifah dalam keterangannya di Surabaya mengatakan, konsistensi dalam penyusunan APBD 2024 dilakukan dengan mendasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran, serta prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS).

"Untuk itu, pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2024 bertujuan untuk memastikan tercapainya target prioritas pembangunan Provinsi Jatim," ujarnya.

Ia mengatakan terdapat tujuh target prioritas pembangunan Provinsi Jatim di tahun 2024 yang tercantum dalam APBD Jatim 2024 yang telah disahkan bersama DPRD Jatim pada Kamis (16/11). Pertama adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal. Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah, dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja.

Ketiga, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keempat, kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. Keenam, peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ketujuh, optimalisasi gangguan ketertiban umum, serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda Jatim tentang APBD tahun anggaran 2024, Raperda yang telah disetujui ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri," kata Khofifah.

Adapun nilai APBD 2024 tersebut sebesar Rp 33,265 Triliun, dengan rincian untuk urusan pemerintahan sebesar Rp12,28 Triliun atau 36,92 persen, pendidikan Rp9,15 Triliun atau 27,51 persen, infrastruktur Rp2,06 Triliun atau 6,18 persen. Kemudian untuk urusan sosial sebesar Rp2,75 Triliun atau 8,26 persen, ekonomi sebesar Rp1,62 Triliun atau 4,88 persen dan kesehatan Rp5,40 Triliun atau 16,24 persen. (*)