Halojatim.com, Jakarta-Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak merambah berbagai proyek infrastruktur seperti misalnya pembuatan bendungan di sejumlah daerah di Indonesia. Dari data yang terangkum, saat ini sudah ada 22 bendungan dari PSN yang telah terbangun.

Hal in mengemuka dalam temu media yang digelar oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan dihadiri sejumlah pejabat terkait seperti, dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, kemudian Kementerian Perhubungan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas dan instansi terkait.
Baca juga

• Melihat Kinerja KPIP, Tuntaskan 124 Megaproyek Senilai Rp626 Triliun, Termasuk Masa Pandemi

Dalam temu media ini mengemuka terkait dengan sejumlah bendungan yang telah dibangun dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Hingga data Desember 2021, dari bendungan ini terdapat persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3. Jumlah ini bisa mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik.
Kemudian bendungan ini mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik.

Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.

Sementara itu berbagai peraturan sudah disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas.
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.

Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC). LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024. (*)