Surabaya, Halojatim.com - Membaiknya perekonomian nasional turut mendorong rasio utang Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang di tahun 2023 dapat diturunkan dari target APBN tahun 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun menjadi Rp407 triliun. Nilai tersebut turun sebesar 41,5% dari tahun 2022 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan jika, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun. Nilai itu turun 39,2% dibandingkan tahun 2022.

• Jadi Tahun Politik, Gubernur BI Tetap Yakin Nilai Tukar Rupiah Stabil
• Ini Pentingnya Peran Asesor Kompetensi dalam Mewujudkan SDM Berkualitas
• Angkat Topik Digitalisasi Desa, Bupati Banyuwangi berhasil Selesaikan Studi Magisternya di FISIP Unair

“Pembiayaan utang dilaksanakan secara pruden dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (cost of fund) dan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2024 pada Selasa, 30 Januari 2024.

Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, rasio utang Pemerintah turun menjadi 38,6% PDB di tahun 2023 dari sebelumnya 39,7% PDB di tahun 2022.

Menkeu menyebut jika risiko fiskal juga terkendali, hal ini tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus disertai strategi pembiayaan yang pruden.

Selain itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp92,2 triliun, pertama kali sejak tahun 2012, dan defisit anggaran yang jauh lebih rendah dari target defisit sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, rasio utang akhir 2023 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40%.

Sebagaimana diketahui APBN pada 2023 defisit Rp347,64 triliun, atau sebesar 1,65% dari PDB. Nilai itu turun hingga 24,49% dari catatan defisit pada tahun lalu sebesar Rp 460,42 triliun atau sebesar 2,35% dari PDB.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 30 Jan 2024