TRENGGALEK I halojatim.com – Upaya merealisasikan jalur lintas selatan Pulau Jawa terus dilakukan. Salah satunya dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Daerah itu mengalokasikan anggaran Rp35 miliar untuk biaya pembebasan lahan proyek jalur lintas selatan yang melintasi pesisir selatan daerah itu.

"JLS kita masih kurang ruas yang di Munjungan. Mulai Prigi-Munjungan sampai ke Panggul. Memang untuk pembebasan lahan kurang lebih kita butuh anggaran sekitar Rp200-an miliar. Masih cukup besar, cuman kami prioritaskan dulu yang Prigi-Munjungan," kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Prioritas itu dilakukan karena di lapangan sebagian besar lahan yang dilalui trase jalur JLS merupakan tanah lahan Perhutani. Karenanya, Pemkab Trenggalek mendahulukan pembebasan lahan masyarakat dengan skema ganti-untung. Sedangkan untuk lahan hutan negara (Perhutani) pihaknya mengusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kemarin Pak Sekda, TAPD sudah bersama BAPPEDA sudah melakukan pergeseran infrastruktur. Yang seharusnya untuk membangun infrastruktur itu kita geser dulu, sementara untuk pengadaan lahan. Karena ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi ini nanti pemerintah provinsi juga akan membantu beberapa infrastruktur,” katanya.

Meskipun mengalami pergeseran anggaran, Bupati Arifin mengatakan terdapat sejumlah proyek infrastruktur besar di Munjungan. Seperti misalnya untuk infrastruktur Jembatan Gembes yang menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Kemudian pengerasan akses menuju Pantai Blado. Meskipun belum genap 100 persen karena keterbatasan anggaran, akses menuju pantai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat itu cukup lebar.

"Menjadi salah satu atensi, karena akses jalan ini dipersiapkan untuk menyambut libur panjang lebaran. Jadi di Pantai Blado ini kita ada pengerasan meskipun belum 100 persen, tapi sudah lumayan, dengan anggaran sekitar kurang lebih Rp400 hingga Rp500 juta," katanya.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor sehingga pengerjaan infrastruktur dilakukan bertahap, termasuk pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional itu. Pihaknya pun tak menampik kondisi itu bakal mempengaruhi realisasi target Yogya-Malang pada 2029 nanti. (*)