SURABAYA I halojatim.com - Kota Surabaya terus menjadi percontohan nasional. Terbaru, Kota Pahlawan jadi rujukan penurunan angka stunting.

"Itu bisa diterapkan dan dicontoh oleh kota/kabupaten lain di seluruh Indonesia," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) Agus Suprapto saat kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya Selasa.

Kedatangan Agus Suprapto di Pemkot Surabaya didampingi Perencana Ahli Utama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Soebandi Sarjoko. Agus mengatakan, kunjungan kali ini adalah bagian dari roadshow penanganan stunting yang digelar oleh Kemenko PMK.

Kata dia upaya penanganan stunting di Kota Surabaya telah sesuai dengan visi dan misi cita-cita mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Agus berharap, berbagai upaya dan program yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya dalam mengatasi stunting bisa diterapkan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini. Kata Agus, hal tersebut juga dapat diterapkan dan dicontoh oleh kota/kabupaten lain di seluruh Indonesia.

"Semoga dalam roadshow kali ini bisa dijadikan pembelajaran dan kebijakan lebih lanjut, agar program nasional penanganan stunting bisa tercapai," kata Agus

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan berbagai upaya penanganan stunting di Kota Surabaya selama hampir 4 tahun terakhir. Sejauh ini, kata dia, Pemkot Surabaya telah berjibaku menggempur stunting dengan berbagai cara, mulai pemberian gizi pada balita, memberikan penyuluhan pra nikah kepada calon pengantin (catin), pemberian obat tambah darah pada remaja perempuan, open defecation free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan sebagainya.

Eri mengatakan, dalam mengatasi stunting harus dimulai dari hulu ke hilir agar cepat terselesaikan, salah satunya adalah mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk mencegah stunting, akan tetapi juga bagian dari menyiapkan generasi emas di 2045.

"Untuk menerapkan larangan menikah dini, harus ada keberanian dari pemkot bersama Kemenag Surabaya dan Pengadilan Agama (PA) Surabaya. Dengan begitu, akan menjadi kekuatan besar untuk menghilangkan risiko-risiko ke depannya," katanya. (*)