JAKARTA | halojatim.com - Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar), Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (IKM).

Ini dilakukan agar para pendidik dapat lebih fokus memberikan layanan pendidikan kepada siswa.

Karenanya sosialisasi Kurikulum Merdeka sebagai salah satu opsi yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran terus dilakukan.

Kepala Puskurjar, Zulfikri Anas mengatakan dengan prinsip penyederhanaan kurikulum maka materi belajar dikurangi agar fokus kepada materi esensial.

Kurikulum disusun secara fleksibel dan kontekstual supaya bisa diterapkan dalam situasi seminim apapun yang menuju pada perubahan kualitas proses pembelajaran.

Ia menjelaskan bahwa kemampuan peserta didik sangat beragam dengan segala karakteristiknya. Tak terkecuali dengan cara belajar mereka. Sementara itu, guru mengajarkan materi yang sama dengan satu cara, lalu memberikan tugas yang sama untuk siswa dalam satu kelas. Padahal bisa saja cara tersebut hanya cocok bagi segelintir siswa.

Zulfikri menjelaskan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wajib saling mengenal potensi dan karakteristik manusia. Sebab, setiap manusia diberikan kekuatan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda.

Untuk itu seyogianya kurikulum menyediakan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Harapannya dengan diberlakukan Kurikulum Merdeka, guru-guru lebih fokus melayani peserta didik.

“Karena selama ini Bapak/Ibu guru di lapangan banyak mengalami kendala untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal karena padatnya materi ajar yang harus tuntas dicapai di tengah keterbatasan waktu. Selain itu juga, rumitnya administrasi,” ungkap Zulfikri.

Oleh karena itu, seiring dengan penerapan Kurikulum Merdeka, tenaga pendidik pun merasa lega. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh Guru SDN Cipinang Besar Utara 09 Pagi. “Kurikulum Merdeka bagus. Saya harap pelaksanaan kebijakan ini bisa bersifat jangka panjang karena mengubah pola pikir masyarakat itu sangat susah,” kata Dian Handayani.

Berdasarkan lampiran keputusan Kepala BSKAP Nomor 028/H/KR/2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Tahun Ajaran 2023/2024, tercatat sebanyak 5.246 satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan SMA/SMK di wilayah DKI Jakarta telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.