JUSTINA.png

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Kepala Daerah Minta Regulasi Tembakau yang Adil bagi Petani, Nilai FCTC Tak Sesuai Kondisi Indonesia

Wacana pengadopsian Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional menuai penolakan dari berbagai kepala daerah.

halojatim

Freepik

Bupati Bondowoso dan AMLI Desak Deregulasi, Nilai PP 28/2024 Merugikan Daerah dan Industri Kreatif

Sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 diberlakukan setahun lalu, berbagai kekhawatiran terus bermunculan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor tembakau, tetapi juga memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), industri kreatif, hingga kelangsungan usaha kecil. 

Ilustri kemiskinan di masyarakat. Jatim sukses menurunkan tingkat kemiskinan dengan upaya yang sudah dilakukan.

kemiskinan.jpg

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat pencapaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, sebanyak 17.940 warga Jatim berhasil terentaskan dari kemiskinan, atau setara penurunan 0,29 persen (year-on-year). 

Pemprov Jawa Timur Catat Keberhasilan Kurangi Kemiskinan 17.940 Jiwa

Calon Kepala Daerah Temui Serikat Pekerja dan Pertimbangkan Rancangan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek untuk Dibatalkan

Serikat Pekerja Tuntut Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024, Soroti Nasib Buruh

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja. 

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

Khawatir Petani Tembakau dan Ekonomi Daerah Jadi Terancam, Bupati Bondowoso Desak Deregulasi PP 28/2024

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur sektor pertembakauan terus menuai sorotan tajam dari berbagai pemerintah daerah. 

Rokok

Penyerapan Tembakau Probolinggo Terancam PP 28/2024, Pendapatan Daerah Senilai Rp21,7 Miliar Berpotensi Berkurang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. 

Hasil Pencarian: "tembakau"

Search Result

Trending