JUSTINA.png

Pekerja di pabrik rokok SKT yang memiliki peran besar untuk perekonomian. DUTA/ist

Tembakau.jpg

Khawatir Petani Tembakau dan Ekonomi Daerah Jadi Terancam, Bupati Bondowoso Desak Deregulasi PP 28/2024

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur sektor pertembakauan terus menuai sorotan tajam dari berbagai pemerintah daerah. 

halojatim

Rokok

Penyerapan Tembakau Probolinggo Terancam PP 28/2024, Pendapatan Daerah Senilai Rp21,7 Miliar Berpotensi Berkurang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kekhawatiran dari sejumlah daerah sentra tembakau. 

kemendag-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-singgung-hak-pedagang-sqih2Xzzjv.png

PP 28/2024 dan Plain Packaging Dinilai Merugikan, Kepala Daerah Sentra Tembakau Desak Regulasi yang Proporsional

Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai sorotan tajam dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. 

IMG_30042020_050106__822_x_430_piksel_.jpg

Serikat Pekerja Desak Pemerintah Tolak Intervensi Asing dalam PP 28/2024

Serikat pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya sebagai bentuk adopsi diam-diam terhadap agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Asosiasi tembakau minta DPR tinjau ulang RUU Kesehatan 

rokok-aaaaaaaaaaaaa.jpg

Permintaan Pembatalan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024 Mencuat, Jawa Timur Soroti Dampaknya terhadap Industri dan Pendapatan Negara

Permintaan pembatalan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, semakin banyak digaungkan. 

Sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat soal tembakau dinilai akan mematikan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Gubernur Jatim Soroti Pasal Tembakau di PP 28/2024 yang Dinilai Berpotensi Ganggu Ekonomi Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti potensi dampak dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama pasal-pasal terkait tembakau yang dinilai dapat mengganggu perekonomian daerah.

Hasil Pencarian: "tembakau"

Search Result

Trending