UMKM
UMKM Bukti Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan
Senin, 03 Januari 2022 19:13 WIB
Penulis:Asih
Editor:Asih
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto.
SURABAYA | halojatim.com - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bukti penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Senin (3/1/2022).
Adik mengatakan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61, 07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.
"Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi," ujar Adik.
Baca Juga :
Sepanjang pandemi Covid-19 UMKM telah mengalami pasang surut yang cukup dalam. UMKM menjadi salah satu usaha yang terdampak sangat besar atas kondisi tersebut.
“Survei yang dilakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa 94 persen UMKM mengalami penurunan penjualan akibat Covid-19. Pada 2020, hanya sebesar 35,2 persen UMKM yang beroperasi normal, sisanya sebesar 34,4 persen beroperasi terbatas, dan sebanyak 30,40 persen UMKM harus menutup usahanya," kata Adik.
Namun geliat UMKM perlahan mulai pulih seiring mulai terkendalinya Covid-19 serta didukung dengan realisasi program PEN. Pada periode Maret hingga April 2021, sebesar 84,80 persen UMKM kembali beroperasi, sementara hanya 8,10 persen saja yang beroperasi terbatas dan sebesar 7,10 persen yang harus berhenti operasi.
Salah satu langkah yang mereka lakukan untuk kembali bergerak di masa pandemi adalah melalui digitalisasi, walaupun pada kenyataannya upaya ini tidak maksimal karena penetrasi digitalisasi UMKM terkesan berjalan lambat.
Baca Juga :
Hal ini terlihat pada saat pandemi, dimana perkembangan platform e-commerce di Indonesia meningkat dengan sangat pesat yang disebabkan oleh shifting consumer behavior pada era Pandemi Covid-19. Data BI menunjukkan bahwa tahun 2020 jumlah transaksi e-commerce di Indonesia bernilai Rp 266 triliun.
"Tetapi kenaikan kinerja penjualan secara online tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap penjualan tersebut. Mendag RI Agus Suparman menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM Indonesia hanya sebesar 7 persen saja, selebihnya adalah barang impor," katanya.
Pernyataan Menteri Perdagangan tersebut menurut Adik tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pada tahun 2021 proyeksi transaksi e-commerce Indonesia bernilai Rp 395 triliun.
Baca Juga :
"Tetapi Indef menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM kita terhadap transaksi tersebut hanya sebesar 10 persen saja selebihnya adalah barang impor. Ini seperti apa yang diungkapkan oleh Pakde Karwo bahwa persoalan digitalisasi UMKM masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi kita untuk segera mencarikan solusinya bagaimana kemudian kontribusi UMKM terhadap penjualan secara daring ini bisa dinaikkan secara signifikan," tegas Adik.
Ketidakseiringan pertumbuhan tersebut menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Soekarwo disebabkan karena lemahnya komitmen beberapa pihak untuk bersama-sama mendukung peningkatan kinerja UMKM, misalnya dalam hal transformasi digital. Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, menyatakan bahwa transportasi digital di Indonesia terkesan elitis dan tidak merakyat, hanya dipasang di daerah perkotaan yang memiliki potensi cukup besar.
"Mengapa blank spot kita banyak karena Base Transceiver Station (BTS) hanya dipasang di daerah yang menguntungkan. Untuk itu saya memberikan solusi agar Pemda menggelar fiber optik secara mandiri di daerah masing-masing lewat APBD sehingga masyarakat di pinggiran bisa mengakses internet. Saat ini semua diserahkan kepada perusahaan telekomunikasi, sehingga blank spot banyak dan akhirnya marketing digital untuk UMKM tidak jalan. Dan kondisi ini juga menjadi salah satu ke kendala dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen hingga 5,8 persen di tahun 2022," ujar Pakdw Karwo saat Seminar tentang Outlook Ekonomi Kerakyatan 2022 yang digelar oleh Airlangga Forum secara virtual, Jumat (31/12/2022),
Selain persoalan digitalisasi, keberpihakan yang cukup rendah juga terlihat dari sisi dukungan finansial perbankan. Saat ini kredit UMKM masih sangat rendah. Dari kontribusi UMKM terhadap ekonomi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM hanya menyerap kredit perbankan hanya sebesar 20 persen.
"Ini ketimpangan yang luar biasa. Selain itu jalinan UMK dan perusahaan besar juga hanya 7 persen. Padahal kebijakan tersebut sudah ada undang-undangnya tetapi konsistensi terhadap aturan rendah. Jadi publik police-nya sangat lemah dan harus diperbaiki. Apalagi serapan tenaga kerja UMKM juga sangat besar, mencapai 116 juta tenaga kerja," tandas pakde.